Breaking News:

Polemik PPP

Tanggapi ASN Masuk PPP Aceh, Musannif: Bukti PPP tidak Eksklusif

Menanggapi kehebohan itu, Ketua DPW PPP Aceh Aminurruddin Idris langsung merevisi struktur kepengurusan dengan mengeluarkan para ASN dan mengaku meman

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Ansari Hasyim
SERAMBINEWS/FOR SERAMBINEWS.COM
Ketua DPW PPP Aceh, Aminurruddin Idris bersama Musannif dan pengurus lain sedang berdiskusi di Kantor DPW PPP Aceh, Jumat (21/1/2022). 

Laporan Masrizal I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Daftar kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh menjadi buah bibir setelah muncul 14 nama pengurus yang masih berstatus aparatur sipil negara (ASN).

Dari 14 nama ASN aktif tersebut, tiga orang mengisi posisi Majelis Syariah dan 11 lainnya mengisi posisi Majelis Pakar DPW PPP Aceh periode 2021-2026.

Menanggapi kehebohan itu, Ketua DPW PPP Aceh Aminurruddin Idris langsung merevisi struktur kepengurusan dengan mengeluarkan para ASN dan mengaku memang ada kesalahan.

Namun pandangan berbeda terkait masuknya ASN dalam partai politik disampaikan Wakil Ketua III Bidang Fungsional OKK DPW PPP Aceh, H Musannif, Jumat (21/1/2022).

Tgk Hamdani Abdullah Pimpin PERGUNU Aceh Selatan, Terpilih Secara Aklamasi

Ia membela partainya yang menggaet ASN dalam kepengurusan.

Menurutnya kondisi itu menandakan PPP tidak eksklusif dan selalu membuka diri terhadap siapapun.

"Partai politik manapun, tentu membutuhkan masukan pemikiran ulama, tokoh, cerdik pandai dan para akademisi," katanya.

Menurutnya, partai politik merupakan wadah penjaringan aspirasi senegap lapisan warga negara, baik secara resmi atau tidak.

"Begitu juga halnya dengan PPP," ungkap dia.

Mantan anggota DPRA ini menyampaikan terkait pencantuman sejumlah nama ASN dalam kepengurusan PPP Aceh dikarenakan ada kedekatan emosional dengan para pengurus.

Syech Fadhil Bertemu Tu Bulqaini Ketua PAS Aceh di Dayah Al-Islah, Apa yang Dibahas?

"Dan mereka memiliki pandangan yang luas terhadap politik islam, namun kalau memang tidak memungkinkan baik secara aturan maupun etik, kami dari partai siap dan telah mengirim usulan revisi SK,” kata Musannif.

Ia berharap publik tidak mempolemikan masuknya ASN dalam partai politik.

Karena menurut Musannif, hal itu dianggap biasa asalkan bukan pada jabatan pengurus harian.

"Alhamdulillah di draf usulan revisi telah kami kirim sejumlah nama yang kapasitas dan kapabilitas tidak jauh dengan nama-nama di SK sebelumnya,” katanya.

Penahanan Dua Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Lapangan Bola di Simeulue Dialihkan ke Rutan Kajhu

Selain itu, dia berpandangan dengan melibatkan semua unsur, menandakan PPP sebagai partai terbuka.

"Jikapun ada sejumlah aturan yang mengikat, PPP tetap akan membuka diri dan memposisikan ulama, akademisi, tokoh dan cerdik pandai dan umat sebagai "Ahlul Halli wal Aqdi" untuk perbaikan dan membesarkan partai,” pungkasnya.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved