Keuchik Curhat ke Anggota Dewan Penanganan Banjir di Aceh Utara

LHOKSUKON – Keuchik dan imum mukim di Aceh Utara curhat terkait banjir yang sering melanda kepada Forum Bersama (Forbes) Anggota DPRA Daerah Pemilihan V (Aceh Utara dan Lhokseumawe) dalam kegiatan reses, di Aula Kantor Bupati setempat, Rabu (26/1/2022).

Secara bergantian keuchik, imum mukim serta berbagai elemen sipil masyarakat menyampaikan aspirasi kepada Forbes DPRA yang dihadiri 10 dari 12 orang.

Mereka adalah Tarmizi Panyang, Mawardi (Tgk Adek), Ismail A Jalil SE (Ayahwa), Saiful Bahri (Pon Yahya), Drh Mukhtar Daud, Armiyadi SP, Fakhrurrazi (F Rozi), Drh Nuraini Maida, Tantawi, dan Ridwan Yunus.

Pertemuan tersebut difasilitasi Mawardi.

Selain itu, juga hadir Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, Keujruen Blang, dari ulama, pimpinan dayah dan elemen sipil lainnya, termasuk Ketua Advokat Kongres Indonesia (KAI) Aceh Utara, T Hasansyah SH.

Baca juga: Forbes DPRA Dapil V Serap Aspirasi Untuk Penanganan Banjir di Aceh Utara 

Baca juga: Kerugian Dampak Banjir di Pidie belum Didata, Penanganan Tanah Kuburan Amblas Wewenang Balai

Dalam pertemuan itu, keuchik mempertanyakan minimnya dana penanggulangan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sehingga ketika terjadi bencana, instansi terkait tidak menangani secara darurat.

Keuchik juga meminta supaya dana otsus dapat dikelola di tingkat kabupaten.

Dari puluhan perwakilan keuchik dan imum mukim yang mendapat kesempatan menyampaikan aspirasi, mereka meminta supaya Forbes dapat memperjuangkan pembangunan tanggul sungai dan normalisasi sungai untuk pencegahan banjir di Aceh Utara.

Karena, banjir di Aceh Utara setahun bisa terjadi 5-6 kali.

“Kami berharap semua anggota DPRA dari dapil lima tersebut tidak mengalihkan dana pokirnya ke tempat kabupaten lain,” ujar Ketua Pengurangan Risiko Bencana Aceh Utara, Tgk Zulfadhli.

Sementara Perwakilan Keuchik dari Tanah Luas, M Nur Ibrahim menyampaikan agar Forbes dapat memperjuangkan agar suplai irigasi ke sawah masyarakat tidak terkendala.

Ketua KAI Aceh Utara, T Hasansyah SH menyarankan kepada anggota DPRA dan Pemkab supaya dapat merancang program untuk penanganan banjir.

Apalagi, APBA memiliki banyak dana, tapi sayangnya tidak dimanfaatkan, sehingga setiap tahun APBA harus dikembalikan ke Pemerintah Pusat.

Baca juga: Distanbun Aceh Utara Bantu Benih Padi 500 Kilogram untuk Petani Terdampak Banjir

Sementara Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf menyampaikan agar camat ke depan dapat mengadakan pertemuan dengan warga untuk menerima aspirasi masyarakat.

“DPRA hadir ke sini untuk menampung aspirasi dari masyarakat, dan kemudian dapat diperjuangkan agar program yang diusulkan dapat direalisasi,” katanya.