Masyarakat Aceh Kembali Demo di Depan Gedung KPK, Ini Tuntutan dan Desakan Aliansi Pemuda

Laporan Misran Asri | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat Aceh yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Aceh kembali mendatangi Gedung Merah Putih Kantor  KPK RI di Jalan Kuningan Persada, Kavling 4, Jakarta Selatan, Senin (7/2/2022).

Kedatangan massa yang kedua kalinya itu  lebih lugas dan tegas dengan tuntutan mendesak lembaga anti rasuah tersebut mengumumkan progres atau hasil penyelidikan yang dilakukan KPK RI mulai pertengahan tahun 2021 silam, di Kantor BPKP RI Perwakilan Aceh.

Adapun penyelidikan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pada pengadaan tiga Kapal Aceh Hebat dan proyek Multiyears yang keduanya dilaksanakan pada tahun anggaran 2019, oleh Pemerintah Aceh.

Sebelumnya, pada Senin (1/2/2022), massa yang sama juga mendatangi Gedung Merah Putih guna meminta KPK mengusut tuntas dugaan korupsi di Aceh.

Koordinator Aksi, Sharvin Musla dalam siaran pers yang diterima Serambinews.com mengatakan, bahwa kredibilitas dan komitmen KPK dalam pemberantasan korupsi dipertanyakan oleh publik, khususnya masyarakat Aceh.

Hal ini mengingat meski sudah berganti tahun, akan tetapi KPK belum mengumumkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan di Aceh.

Baca juga: VIDEO - Warga Aceh Demo KPK di Jakarta, Pertanyakan Dugaan Korupsi Kapal Aceh Hebat

"Kami tidak meminta atau menuntut KPK RI untuk menetapkan tersangka. Akan tetapi kami meminta KPK menginformasikan ke publik sejauh mana sudah progres penyelidikan penggadaan Kapal Aceh Hebat serta proyek Multiyears tersebut," tegas Sharvin dalam siaran pers yang diterima Serambinews.com, Senin sore.

Selain itu, menurutnya, ketransparansian KPK sebagai penegak hukum juga dipertaruhkan dalam memperjelas status hukum yang telah diselidikinya.

Awy, salah satu peserta aksi dalam orasinya meminta agar KPK tidak menyia-nyiakan uang negara yang telah diberikan kepada penyidik KPK dalam bentuk anggaran perjalanan dinas. 

Hal itu mengingat tidak adanya kejelasan dari KPK RI terhadap kasus dugaan korupsi yang telah diselidiki di Aceh.

"Kalau hanya untuk menyerap uang SPPD, lebih baik KPK RI ke Papua saja, karena biaya atau ongkos ke sana lebih banyak ketimbang ke Aceh," ungkap Awy.

Terkait rilis data BPS RI terbaru, menempatkan Provinsi Aceh sebagai juara bertahan provinsi termiskin di Pulau Sumatera dengan tingkat kemiskinan alami kenaikan, yakni pada angka 15.53 persen.

Baca juga: APA Demo Pertanyakan Hasil Penyelidikan Dugaan Korupsi di Aceh, Nilai KPK tak Serius

Nazarullah, peserta aksi lain juga menyayangkan kondisi Provinsi Aceh yang terjebak dalam kemiskinan dan menyesalkan para pemimpin di Aceh seolah-olah tidak terjadi apa-apa di Bumoe Seuramoe Mekkah.

Pada akhir aksi, perwakilan dari Aliansi Pemuda dan Masyarakat Aceh diterima oleh perwakilan KPK RI guna menyerahkan tuntutan massa.(*)