Akibat Migor Mahal dan Langka, Bupati Rocky Tak Setuju Pengiriman CPO ke Luar Aceh Dihentikan

"Apalagi menutup perbatasan Aceh-Sumut agar CPO tidak dikirim ke luar, saya tidak setuju. Kalau perbatasan Aceh- Sumut ditutup dan pengiriman CPO dihentikan, bagaimana dengan sawit yang dihasilkan petani mau dibawa kemana, lalu bagaimana dengan operasional pabrik kelapa sawit investasi para investor yang membutuhkan sekitar 80 ton tanan buah segar (TBS) sawit per jam. Ini harus dipikirkan, karena menyangkut ekonomi rakyat, dan investasi para investor," ungkap Bupati Rocky, menanggapi  pernyataan salah satu anggota DPRA Aceh, yang meminta Pemerintah Aceh, dan jajaran untuk stop atau menghentikan sementara pengiriman CPO ke luar Aceh. 

Laporan Seni Hendri Aceh Timur 

SERAMBINEWS.COM, IDI - Bupati Aceh Timur, H Hasballah Bin HM Thaib SH atau Rocky menyatakan tidak setuju jika pengiriman crude palm oil (CPO) atau minyak nabati kelapa sawit ke luar Aceh  dihentikan, akibat mahal dan langkanya minyak goreng baik curah maupun kemasan yang melanda kabupaten kota di Aceh saat ini.

"Apalagi menutup perbatasan Aceh-Sumut agar CPO tidak dikirim ke luar, saya tidak setuju. Kalau perbatasan Aceh- Sumut ditutup dan pengiriman CPO dihentikan, bagaimana dengan sawit yang dihasilkan petani mau dibawa kemana, lalu bagaimana dengan operasional pabrik kelapa sawit investasi para investor yang membutuhkan sekitar 80 ton tanan buah segar (TBS) sawit per jam. Ini harus dipikirkan, karena menyangkut ekonomi rakyat, dan investasi para investor," ungkap Bupati Rocky, menanggapi  pernyataan salah satu anggota DPRA Aceh, yang meminta Pemerintah Aceh, dan jajaran untuk stop atau menghentikan sementara pengiriman CPO ke luar Aceh. 

"Jika harga buah sawit mahal di tingkat petani, lalu minyak goreng langka dan mahal, ya Pemprov Aceh, DPRA kan bisa turun melakukan pengawasan, dan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk mencari solusi agar minyak goreng tidak mahal lagi," ungkap Rocky. 

Menurut Rocky, investasi harus tetap berjalan di Aceh dan harus dikawal oleh pihak Kepolisian.

Apalagi, dimasa pandemi Covid-19 seperti saat ini.

"Kecuali usaha ilegal dan tidak memiliki izin baru bisa ditutup," ungkap Rocky, seraya mengaku hampir 30 persen ekonomi masyarakat Aceh Timur bergerak sektor perkebunan sawit diluar HGU perkebunan yang ada di Aceh Timur. 

Menurut Rocky tidak hanya Aceh Timur, tapi sebagian besar Kabupaten kota di Aceh memiliki potensi sawit.

Baca juga: Minyak Goreng Masih Langka, Menteri Perdagangan Bisa Apa?

Sehingga jika pengiriman crude palm oil (CPO) atau minyak nabati kelapa sawit ke luar Aceh dihentikan, tentu hal ini merugikan banyak pihak terutama petani sawit dan pengusaha pabrik kelapa sawit.

"Jadi jika terjadi mahal dan langkanya migor seperti saat ini kita harapkan Pemprov Aceh, dan DPRA berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk mencari solusi, karena penyaluran migor ke pedagang sudah diatur oleh industri lain," ungkap Rocky. 

"Jadi saya tidak setuju jika pengiriman crude palm oil (CPO) atau minyak nabati kelapa sawit ke luar Aceh  dihentikan, karena ini menyangkut ekonomi masyarakat, apalagi saat ini sedang dalam masa pandemi Covid-19, " ungkap Rocky. 

Masyarakat menanti migor subsidi 

Baca juga: Aceh Dapat 200 Ton Minyak Goreng Curah, Sudah Beredar di Pasaran

Husein salah satu pedagang sembako di Idi Rayeuk mengatakan, Kamis (10/2/2022) lalu, ia pedagang sembako lainnya sudah menerima migor subsidi pemerintah jenis curah yang disalurkan distributor. 

"Tapi masih dijatah 1 keude 1 drum, sehingga kami jualnya kepada pembeli juga menjatah 2-3 Kg dengan harga Rp 14.500 per Kg," ungkap Husein.