PPKM dan Percepatan Vaksinasi Dosis Kedua Diperpanjang, Aceh Masih di Bawah 50 Persen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Koordinator PPKM luar Jawa - Bali, menyampaikan hal ini dalam konferensi pers daring di Jakarta, Minggu (27/2/2022).

SERAMBINEWS.COM - Pemerintah kembali memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk luar Jawa - Bali sejak 1 hingga 14 Maret 2022.

Hal ini mengingat masih terjadi tren kenaikan kasus Covid-19 harian di luar Jawa - Bali.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang juga Koordinator PPKM luar Jawa - Bali, menyampaikan hal ini dalam konferensi pers daring di Jakarta, Minggu (27/2/2022).

"Perpanjangan PPKM dilakukan antara 1-14 Maret luar Jawa-Bali," kata 

Airlangga mengatakan Pemerintah segera mempercepat vaksinasi Covid-19 dosis kedua dan penyuntikan vaksin untuk kelompok lanjut usia di luar Jawa - Bali. 

Tujuannya guna menekan tingkat penularan virus Corona.

Baca juga: Masyarakat Diimbau Tetap Terapkan Protkes, Gubernur Aceh Kembali Perpanjang PPKM Mikro

Baca juga: Dirjen Adwil Kemendagri Safrizal ZA: PPKM Seluruh Aceh Diperpanjang, Lima Daerah Masuk Level 3

“Cakupan dosis kedua dan lansia akan dipercepat agar indikatornya mirip dengan di Jawa,” ucap Airlangga.

Menko Airlangga menyebutkan masih terdapat provinsi di luar Jawa - Bali yang tingkat vaksinasi dosis pertama masih di bawah 70 persen, vaksinasi dosis kedua di bawah 50 persen.

Provinsi dengan vaksinasi dosis pertama di bawah 70 persen adalah Maluku, Papua dan Papua Barat.

Kemudian, provinsi dengan vaksinasi dosis kedua di bawah 50 persen adalah Sulawesi Tengah, Aceh, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua dan Papua Barat.

“Sementara untuk booster (dosis vaksin penguat) masih di bawah 10 persen,” ujarnya.

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengatakan bahwa secara keseluruhan kasus COVID-19 harian di luar Jawa-Bali masih mengalami kenaikan.

Total kasus di luar Jawa-Bali berkontribusi 31,7 persen dari kasus nasional atau sebesar 183.484 kasus. (*)