Jokowi Minta Grup WA TNI-Polri Ditertibkan, Ada Percakapan Menolak IKN Nusantara

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta petinggi TNI dan Polri untuk mendisiplinkan grup WhatsApp atau WA grup anggotanya.

Menurut Jokowi, kehadiran grup WA itu bisa merugikan apalagi jika yang dibicarakan terkait keputusan politik yang telah diambil oleh pemerintah di DPR. Misalnya keputusan pemindahan ibu kota negara ke Nusantara, Kalimantan Timur.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidatonya di pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3) kemarin.

Awalnya, Jokowi meminta TNI-Polri untuk memberikan contoh kepada masyarakat terkait konsep kedisiplinan nasional tersebut.

"Untuk mencapai ini, dibutuhkan yang namanya kedisiplinan nasional. Oleh sebab itu, saya minta pada jajaran TNI-Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat urusan yang satu ini," kata Jokowi.

Jokowi meminta anggota TNI-Polri meningkatkan kedisiplinan mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, ia mencontohkan, perbincangan di grup WA. Jokowi menyebut perbincangan grup WA anggota TNI dan Polri tidak bisa semaunya, apalagi jika yang dibicarakan terkait keputusan politik yang telah diambil.

Baca juga: Mengenal Chechnya, Negara Federasi Rusia yang Mendukung Vladimir Putin Serang Ukraina

Baca juga: Konvoi Besar Tank Tempur Militer Rusia Sepanjang 64 Km Segera Menghancurkan Ibu Kota Kiev

Baca juga: Franck Ribery Alami Cedera Kepala Setelah Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, Begini Kondisinya

"Juga hal kecil-kecil harus mulai didisiplinkan di WA grup. Hati-hati kalau seperti itu diperbolehkan dan diterus-teruskan. Hati-hati," kata Jokowi.

Baginya, hal yang sudah diputuskan oleh mayoritas fraksi di DPR tak pantas untuk dipermasalahkan, apalagi oleh anggota TNI dan Polri.

"Misalnya berbicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa. Kalau di dalam disiplin TNI Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Apalagi di WA grup gampang. Karena disiplin tentara dan polisi beda dengan sipil. Dan dibatasi oleh aturan pimpinan," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan tentara dan polisi tidak bisa berbuat seenaknya atas nama demokrasi. Karena kedisiplinan TNI dan Polri berbeda dengan sipil.

"Tak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi. Enggak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, enggak boleh. Dengan berbicara masalah demokrasi, tidak ada namanya di TNI, di kepolisian, enggak ada," kata Jokowi.

Contoh lain, kata Jokowi, tentara dan polisi tidak bisa asal memanggil penceramah lalu mengatasnamakan demokrasi.

"Sekali lagi di tentara, di polisi tidak bisa begitu. Harus dikoordinir oleh kesatuan, hal-hal kecil tadi, makro dan mikronya. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Ini perlu saya ingatkan, di seluruh dunia tentara punya namanya aturan sendiri. Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara, yang intinya kalo kita lihat, intinya adalah kesetiaan tegak lurus," tambahnya.

Baca juga: Jaringan Internet Sempat Mati Total di Gayo Lues

Baca juga: Briptu MS Jadi Tersangka, Bantu Istrinya Jalankan Arisan Online Bodong, Dana Masuk ke Rekeningnya

Baca juga: MTsN 1 Model Banda Aceh Sabet Juara Umum Saleum7

Jokowi meminta TNI dan Polri untuk berbenah. Ia meminta kedisiplinan seperti hal demikian harus 'dikencangkan'.

Ia percaya bila TNI-Polri bisa melaksanakan hal itu, maka masyarakat bisa dibawa ke arah kedisiplinan nasional. Jokowi juga mengingatkan agar kedisiplinan ini juga disampaikan kepada keluarga para prajurit di rumah.