Haji Uma Minta Toke Boat tak Lagi Libatkan Anak di Bawah Umur sebagai ABK

Laporan Seni Hendri Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI – Toke boat diminta tidak lagi melibatkan anak di bawah umur sebagai Anak Buah Kapal (ABK) saat menangkap ikan di laut.

“Kita harap toke boat tidak lagi mengizinkan anak dibawah umur menjadi ABK. Karena mempekerjakan anak dibawah umur sebagai ABK dapat dijerat dengan UU Perlindungan Anak,” ungkap Anggota DPD RI asal Aceh, H Sudirman atau Haji Uma, saat bertemu Panglima Laot Lhok Idi Cut, Hermansyah, Perwakilan Sekjen Panglima Laot Aceh Timur Putra, dan perwakilan toke boat, di Aceh Timur, Selasa (1/3/2022).

Pertemuan dengan Panglima Laot, dan toke boat tersebut, ungkap Haji Uma, juga mencari solusi agar kasus serupa (nelayan Aceh ditangkap karena melewati batas Negara) tidak terulang lagi.

“Dugaan kita selama ini ada unsure kesengajaan nelayan melewati batas Negara dengan tujuan untuk mencari ikan lebih banyak, karena batas Negara tersebut sudah terdeteksi melalui GPS. Karena itu, kita cari solusinya bagaimana kasus ini tidak terjadi kembali,” ungkap Haji Uma.

• TNI AL Periksa Sembilan ABK Kapal Trawl

Jika kasus serupa kembali terjadi, ungkap Haji Uma, tentu yang rugi adalah toke boatnya. Karena toke boat akan mengalami kerugian mencapai ratusan juta, sedangkan ABK-nya hanya menjalani hukuman.

Karena itu, menurut Haji Uma, untuk mencegah kapal nelayan Aceh melewati batas Negara lain, salah satunya perlu adanya alat yang dapat terkoneksi dengan pemilik boat jika suatu kapal melewati batas Negara lain.

“Jika sebuah kapal melewati batas Negara lain, maka alat ini memberikan sinyal kepada pemilik boat, sehingga pemilik boat dapat memberikan peringatan kepada tekong boat agar tidak melewati batas Negara lain yang dapat beresiko. Menurut saya ini salah satu solusinya yaitu melalui pengembangan alat teknologi,” ungkap Haji Uma.

• Haji Uma Ungkap Kondisi 19 Nelayan Asal Aceh Timur yang Ditangkap di Thailand

Selain itu, Haji Uma juga berharap kepada pemerintah melalui dinas terkait agar memberikan perhatian yang layak kepada para Panglima Laot di Aceh, karena mereka memiliki tugas yang berat dalam mengurusi persoalan nelayan.

Seperti di Aceh Timur, ungkap Haji Uma, ada 15 panglima Laot Lhok hanya mendapatkan upah dari Dinas Kelautan Aceh Timur, Rp 500 ribu per orang.

“Di samping itu kita harapkan adanya perwakilan petugas dari intansi terkait di pelabuhan, yang mengurusi persoalan nelayan seperti BPJS, dan kebutuhan nelayan lainnya,” harap Haji Uma.(*)