Breaking News:

Berita Kutaraja

DPRA Desak Pemerintah Aceh Pertahankan Dai Perbatasan,Irawan: Mereka Garda Terdepan Jaga Aqidah Umat

“Jadi sangat wajarlah para dai ini tetap dilanjutkan kontraknya untuk tahun-tahun ke depannya juga,” lanjut Tgk Irawan Abdullah.

Penulis: Asnawi Luwi | Editor: Saifullah
hand over dokumen pribadi
Ketua Komisi VI DPRA, Tgk H Irawan Abdullah SAg 

Laporan Asnawi| Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Komisi VI DPRA, Tgk Irawan Abdullah, SAg mendesak Pemerintah Aceh untuk mempertahankan dan memperpanjang kontrak para dai yang bertugas di daerah perbatasan dan pedalaman Aceh. 

"Saat ini, sekitar 200 dai tersebut sedang mempertanyakan nasibnya dikarenakan akan diputuskan kontraknya mulai tahun depan berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja," kata Tgk H Irawan Abdullah, SAg dalam pertemuannya dengan para dai perbatasan se-Aceh di Banda Aceh, Sabtu (12/3/2022). 

“Para dai itu selalu berada di garda terdepan untuk mengawal akidah dan mengembangkan keislaman masyarakat di perbatasan dan pedalaman Aceh yang rawan pemurtadan,” ujarnya.

“Jadi sangat wajarlah para dai ini tetap dilanjutkan kontraknya untuk tahun-tahun ke depannya juga,” lanjut Tgk Irawan Abdullah.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPRA itu menjelaskan, jika dilihat dari tugas yang diemban dai tersebut di daerah perbatasan, maka tidak ada alasan Pemerintah Aceh untuk mengakhiri kontrak mareka.

Akan tetapi sebaliknya, para dai tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya di daerah perbatasan dalam mendukung syariat Islam secara kaffah di Bumi Serambi Mekkah.

Baca juga: Dai Perbatasan Ini Sebut Judi Online Marak di Aceh Tenggara, Minta Bupati Bentuk Tim Pemberantasan

Ia menambahkan, syariat Islam di Aceh semakin hari semakin besar tantangannya.

Banyak isu-isu dan pemahaman yang salah mengenai syariat Islam yang berhembus di tengah masyarakat, khususnya di perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara (Sumut). 

Oleh karena itu, sangat dibutuhkan peran dan kiprah para dai untuk bisa mendorong masyarakat mengamalkan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan sekaligus memperkuat aqidah, membina moral, serta memperkokoh ukhuwah dan syiar Islam.

Apalagi di daerah perbatasan yang masyarakatnya sangat majemuk dan heterogen.

“Kami di DPRA akan terus memperjuangkan agar para dai tetap bekerja dan bertugas seperti biasa,” tukas Irawan.

“Andaikan PP itu pun diberlakukan umum seluruh Indonesia, maka Aceh dengan keistimewaan dan kekhususannya tentulah berbeda karena tidak ada di daerah lain,” tandas Ketua Komisi VI DPRA ini.

Baca juga: Tak Hanya Berdakwah, Dai Perbatasan Juga Bangun Dua Masjid dan Satu Musala di Pulau Banyak

Ia juga menambahkan, selama ini anggaran untuk dai perbatasan itu bukanlah bersumber dari anggaran pemerintah pusat.

Tetapi anggaran tersebut merupakan anggaran dari Pemerintah Aceh itu sendiri.

“Dari itu, kami desak agar Pemerintah Aceh tetap mengalokasikan anggarannya untuk para dai perbatasan,” paparnya.

“Selain itu, juga harus menyusun skema yang tepat dalam menentukan kebijakan ini, sehingga tidak merugikan masyarakat Aceh sendiri yang tinggal di daerah perbatasan dan pedalaman,” pungkas Tgk Irawan Abdullah.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved