Wali Nanggroe Aceh Bentuk Tim Pengkajian dan Pembinaan Pelaksanaan MoU Helsinki, Ini Tugas Mereka

Tim  ini diketuai H Kamaruddin Abubakar atau Abu Razak dari Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Sekretaris Zainal Abidin, SH, MSi, MH dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS COM, JAKARTA - Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al Haytar, membentuk Tim Pengkajian dan Pembinaan Pelaksanaan MoU Helsinki dan UUPA.

Tim  ini diketuai H Kamaruddin Abubakar atau Abu Razak dari Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Sekretaris Zainal Abidin, SH, MSi, MH dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Tim dibentuk pada 17 Januari 2022 berdasarkan Surat Keputusan Wali Nanggroe Nomor: 189.1/17/2022.

Personalia tim terdiri atas Staf Khusus Wali Nanggroe dan para akademis yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Aceh.

Mereka adalah Wakil Ketua Mohammad Raviq, DPSA, MBA, DEA, (Staf Khusus Wali Nanggroe), Anggota Teuku Kamaruzzaman, SH (Staf Khusus Wali Nanggroe). 

Kemudian Prof H Dahlan, SH, MH (Universitas Syiah Kuala), Dr Drs Gunawan Adnan, MA, PhD (UIN Ar-Raniry), Dr Fahrani Zin, MA (UIN Ar-Raniry).

Selanjutnya Prof Dr Jamaluddin, SH, MHum (Universitas Malikussaleh), Dr Faisal (Universitas Malikussaleh), Dr M Akmal (Universitas Malikussaleh).

Berikutnya Dr Afrizal Tjoetra, MSi (Universitas Teuku Umar), Dr Syahril, SE, MSi (Universitas Teuku Umar), Muhammad Ridwansyah, SH, MH (Universitas Sains Cut Nyak Dhien).

Terakhir, Nurdani, SH MH (Kanwil Kemenkumham Aceh). 

Kamaruddin Abubakar menjelaskan, tim melakukan kajian, pemetaan dan analisis terkait point MoU Helsinki yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan sebagaimana diatur dalam UUPA. 

"Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MoU Helsinki dan UUPA.

Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk mendukung pelaksanaan MoU Helsinki dan UUPA.

Terakhir melakukan advokasi terhadap kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait pelaksanaan MoU Helsinki dan UUPA," kata Kamaruddin Abubakar.

Tim bertanggungjawab kepada Wali Nanggroe Aceh.

Pada Selasa (15/3/2022) malam Tim menggelar pertemuan dengan Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda (PP TIM) dan Ketua Forbes M Nasir Djamil di Mes Aceh, Menteng, Jakarta.

Dari PP TIM hadir Surya Darma, Yusra Huda, Syahrul Arifin dan beberapa pengurus lain.

Surya Darma menyampaikan berbagai masukan kepada tim terkait pelaksanaan UUPA.

"Kita harus cermat betul soal UUPA ini, mana yang sudah dilaksanakan dan mana yang belum dilaksanakan.

Sebab ada juga yang tidak dilaksanakan sementara kewenangan pelaksanaannya justru ada di Aceh sendiri," katanya.

Dalam kesempatan itu, Surya Darma menyampaikan tujuh butir kesimpulan diskusi "Apa Perlu UUPA Revisi?" yang dilaksanaka beberapa waktu lalu.

Surya Darma  menyambut baik keberadaan tim bentukan Wali Nanggroe dan menyarankan agar Wali Nanggroe menjadi tokoh pemersatu dan netral dalam menangani persoalan di Aceh. 

Sementara Ketua Forbes Nasir Djamil menyarankan agar menelusuri dokumen pembicaraan dan pembahasan dalam pertemuan di Helsinki.

"Kalau di DPR RI ada risalah rapat yang detail.

Nah di waktu membahas MoU Helsinki tentu ada dokumen seperti itu juga, yang dari sana kita bisa ketahui pembahasan para juru runding ketika itu," kata Nasir Djamil.

Selain bertemu PP TIM, tim tersebut juga bertemu dengan jajaran Kemenkopolhukam di Jakarta yang dihadiri pejabat sejumlah kementerian. (*)