Megawati: Minyak Goreng Bukanlah Kebutuhan Primer, Bisa Direbus atau Dikukus

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Sukarno Putri menanggapi fenomena langkanya minyak goreng yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Megawati, minyak goreng bukanlah kebutuhan primer kalau masyarakat berpikir kreatif.

Namun Megawati mengaku prihatin dengan polemik minyak goreng yang terjadi di dalam negeri.

Diketahui, karena langkanya komoditas pangan tersebut, membuat banyak masyarakat terutama ibu-ibu, yang rela mengantre hingga berjam-jam lamanya untuk mendapatkan minyak goreng.

Menanggapi fenomena itu, Megawati mengaku tak bersedia bila harus mengantre panjang seperti yang dilakukan ibu-ibu untuk mendapatkan minyak goreng.

Ketimbang mengantre hingga berjam-jam lamanya, Megawati mengaku lebih memilih opsi untuk memasak lainnya dengan cara direbus atau dikukus.

"Saya ngeliatin ibu-ibu beli minyak (goreng) itu, saya sampai ngeliatin," kata Megawati dikutip dari webinar "Cegah Stunting untuk Generasi Emas" yang disiarkan lewat Youtube Tribunnews, Jumat (18/3/2022).

"Kalau saya ini disuruh gitu sama almarhum suami saya, emoh aku. Lebih baik saya masak di rumah, direbus kek, dikukus kek."

Walau begitu, Megawati tidak menampik bahwa komoditas minyak goreng memang penting untuk kebutuhan dalam rumah tangga Indonesia.

Meskipun, menurut Megawati, minyak goreng bukanlah kebutuhan primer kalau masyarakat berpikir kreatif.

"Nanti dipikirnya saya tidak membantu rakyat kecil. Loh padahal, ini kebutuhan apa tidak? Sebetulnya ini kan bukan primer sebetulnya, kalau mikirnya kita kreatif," ujar mantan Presiden RI itu.

Lebih lanjut, Megawati mengaku prihatin dengan polemik minyak goreng yang terjadi di dalam negeri.

Namun demikian, Megawati mengatakan tak begitu mempermasalahkan soal kelangkaan termasuk harga dari komoditas sembako tersebut.

"Sampai saya kalau sekarang kita melihat, hebohnya minyak goreng ini. Saya sampai ngelus dada," ujar Megawati.

"Saya sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu apakah hanya menggoreng kok sampai begitu rebutannya? Apa tidak ada cara untuk merebus, lalu mengukus, atau seperti rujak, apa enggak ada? Itu menu Indonesia juga loh. Lah kok sampai njelimet gitu."

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memberlakukan kebijakan baru untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng.

Caranya, dengan mencabut peraturan mengenai harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan.

Dengan demikian, harga eceran minyak goreng kemasan dilepas ke mekanisme pasar. Hal ini yang membuat minyak goreng mendadak berlimpah, tetapi harganya jauh lebih mahal.

"Pada 16 Maret telah ditentukan Permendag Nomor 11 Tahun 2022 yang mencabut Permendang Nomor 06 tentang harga eceran tertinggi minyak goreng dan Permendag Nomor 11 Tahun 2022 tersebut baru dan sudah diundangkan," kata Lutfi dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Kamis (17/3/2022).

Meski HET minyak goreng kemasan dicabut, pemerintah tetap menerapkan HET minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram.

Harga tersebut diberlakukan karena mendapat subsidi melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit.

Kebijakan pencabutan HET ini diberlakukan pemerintah setelah sebelumnya masyarakat dihadapkan pada krisis minyak goreng.

Stok yang sedikit membuat masyarakat harus rela antre berjam-jam dan berdesak-desakan untuk mendapatkannya.

Baca juga: Minyak Goreng Mahal, Mendag Lutfi Akui Tak Kuasa Kontrol Mafia dan Salahkan Invasi Rusia ke Ukraina

Baca juga: Terbatas Ketersediaan Minyak Goreng, Pasar Murah di Aceh Tengah Ditunda

Harga Minyak Goreng Kemasan Melambung, Mendag: Nanti Pasti Turun

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meyakini, harga minyak goreng kemasan akan berangsur-angsur turun meski kini harganya melambung setelah pemerintah mencabut harga eceran tertinggi (HET).

"Ya kita lihat nanti, kan ini sekarang mereka jual di Rp 23.000, tetapi karena jumlahnya banyak nanti pasti akan turun juga," kata Lutfi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/3/2022).

Lutfi pun memastikan ke depannya pemerintah tidak akan lagi menerapkan HET untuk minyak goreng kemasan, HET hanya diterapkan untuk minyak goreng curah.

"Sehingga yang tidak memerlukannya menggunakan kemasan yang harganya diserahkan kepada keekonomian," ujar Lutfi.

Dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Lutfi juga menjelaskan bahwa pemerintah akan menaikkan pungutan ekspor minyak goreng sambil mencabut kebijakan domestic market obligation (DMO).

Harapannya, produsen minyak goreng nantinya akan lebih tertarik untuk menyalurkan hasil produksinya ke pasar dalam negeri daripada mengekspor ke luar negeri.

"Akan terdapat keekonomian di mana akan lebih untung untuk menjualnya di dalam negeri daripada mengekspor ke luar negeri. Ini adalah mekanisme pasar. Karena ini mekanisme pasar, mudah-mudahan dapat menjaga kestabilan nasional untuk paling tidak pasokannya kepada masyarakat," ujar Lutfi.

Sebelumnya, Lutfi menyatakan, pemerintah telah resmi mencabut kebijakan HET minyak goreng kemasan dengan keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022.

"Pada 16 Maret telah ditentukan Permendag Nomor 11 Tahun 2022 yang mencabut Permendang Nomor 06 tentang harga eceran tertinggi minyak goreng dan Permendag Nomor 11 Tahun 2022 tersebut baru dan sudah diundangkan," kata Lutfi.

Sementara itu, pemerintah masih menetapkan HET minyak goreng eceran di angka Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram yang akan disubsidi melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Lutfi mengatakan, penjualan minyak goreng curah kepada konsumen wajib mengikuti HET curah di mana konsumen dimaksud adalah masyarakat serta usaha mikro dan usaha kecil.

Baca juga: Belasan Rumah di Pulo Naleung Peusangan Bireuen Tergenang Banjir

Baca juga: Satu Lagi Korban Kebakaran Sumur Minyak di Ranto Peureulak Aceh Timur Meninggal, Total 3 Orang

Baca juga: Lusa, Alumni SMAN 1 Blangpidie Gelar Reuni Akbar, Yang Merasa Alumni, Ayo Hadir

Sumber: Kompas.com