Berita Aceh Timur
Pemerintah Aceh dan DPRA Diminta Beri Kepastian Terkait Nasib JKA, Apakah Lanjut Atau Dihentikan
Seperti para ibu hamil yang jadwal melahirkan tidak mungkin ditunda menunggu keputusan pemerintah terkait biaya melahirkan.
Penulis: Seni Hendri | Editor: Saifullah
lihat foto
For Serambinews.com
Ketua Lembaga Kajian Strategis dan Kebijakan Publik (Lemkaspa) Aceh Timur, Sanusi Madli.
Dirinya mengaku mendukung penuh evaluasi kerja sama antara Pemerintah Aceh dengan BPJS. Bahkan ini hal yang wajib dilakukan untuk menghindari kerugian keuangan Aceh, namun harus ada skema baru agar berobat gratis tetap berlanjut.
"Kita dukung DPRA mengevaluasi BPJS karena memang banyak masalah. Bahkan saya berharap, Pemerintah Aceh memutuskan kerja sama dengan BPJS, pemerintah kelola sendiri dengan membentuk badan khusus sebagaimana awal awal JKA dulu, juga ini bagian dari amanat Qanun Nomor 4 Tahun 2010," ujar Sanusi.(*)
Berita Terkait
