Berita Banda Aceh
Kunjungi Timur Indonesia Tuntaskan Stunting, Jokowi Buat Senyum Anak di Timor Tengah Selatan Merekah
Kisah kerja kolaboratif bersama, membangun kepedulian bersama dari semua kalangan di Timor Tengah Selatan dalam percepatan penurunan stunting suatu...
Penulis: Muhammad Nasir | Editor: Nurul Hayati
lihat foto
Berdasarkan data SSGI 2021, NTT masih memiliki 15 kabupaten berkategori “merah”.
Penyematan status merah tersebut berdasarkan prevalensi stuntingnya masih di atas 30 persen.
Ke-15 kabupaten tersebut adalah Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Manggarai, Lembata dan Malaka.
Bersama Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara memiliki prevalensi di atas 46 persen
Sementara sisanya, 7 kabupaten dan kota berstatus “kuning” dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, diantaranya Ngada, Sumba Timur, Negekeo, Ende, Sikka, Kota Kupang serta Flores Timur.
Baca juga: Resmikan Balai Penyuluh KB, Aminullah Dapat Apresiasi, BKKBN: Banda Aceh Terendah Angka Stuntingnya
Bahkan tiga daerah seperti Ngada, Sumba Timur dan Negekeo mendekati status merah.
Tidak ada satupun daerah di NTT yang berstatus hijau yakni berpravelensi stunting antara 10 hingga 20 persen.
Apalagi, berstatus biru untuk prevalensi stunting di bawah 10 persen.
Prevalensi stunting 48,3 persen di Kabupaten Timor Tengah Selatan jika dinarasikan kurang lebih bermakna ada 48 balita stunting di antara 100 balita yang ada di Timor Tengah Selatan.
Secara nasional, Kabupaten Timor Tengah Selatan menduduki pemuncak nomor satu untuk prevalensi balita stunting di antara 246 kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas.
Bahkan standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO hanya mentoleransi angka prevalensi stunting di kisaran 20 persen.
Baca juga: Mantan Kepala DP3A Langsa Dilantik Sebagai Direktur Bina Kesehatan Reproduksi BKKBN
Artinya, prevalensi stunting di Timor Tengah Selatan melebihi dua kali standar dari WHO.
Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak bisa “berjuang” sendiri, butuh kolaborasi dan konvergensi semua pemangku kepentingan termasuk pelibatan semua komponen masyarakat.
Menurut data Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, di 2020 terdapat 37.320 jiwa penduduk miskin ekstrem dari total 455.410 jiwa penduduk.
Sementara rumah tangga yang memiliki sanitasi layak baru mencapai 60,04% atau 69.602 rumah tangga dan hal ini menjadi penyebab masih rentannya masalah kesehatan di masyarakat.
