Internasional
Wakil Perdana Menteri Ukraina Kutuk Rusia, 'Kota Mariupol Sudah Tidak Ada Lagi'
Pemerintah Ukraina mengutuk keras Rusia yang telah menghancurkan Kota Mariupol. "Mariupol tidak ada lagi, sudah dihantam oleh serangan Rusia dan kini
lihat foto
SERAMBINEWS.COM, KIEV - Pemerintah Ukraina mengutuk keras Rusia yang telah menghancurkan Kota Mariupol.
"Mariupol tidak ada lagi, sudah dihantam oleh serangan Rusia dan kini 85 % hancur," kata Wakil Perdana Menteri Ukraina, Olga Stefanishyna, Minggu (27/3/2022).
""Itu tidak ada lagi," tambahnya.
"Di Mariupol, situasinya sangat buruk, meskipun kami berhasil mengeluarkan 150.000 orang dari sana," ujarnya.
"Tetapi masih banyak dari mereka yang tertinggal di sana," katanya di "This Week" ABC News, Minggu (27/3/2022).
"Mereka tidak memiliki akses ke air, persediaan makanan, apapun," ungkapnya.
Dia juga mengatakan Rusia telah secara paksa memindahkan beberapa orang Mariupol ke Rusia, menggemakan klaim yang dibuat pekan lalu oleh dewan kota.
Baca juga: Partai Politik Utama Rusia Buka Kantor di Mariupol, PBB Kesulitan Hitung Korban Tewas
Mantan Direktur CIA Jenderal David Petraeus menyebut kota itu seperti "Alamo Ukraina."
Kota itu kemungkinan akan jatuh ke tangan Rusia meskipun pertahanan Ukraina kuat, katanya.
"Tentara Ukraina masih berjuang untuk menembaki beberapa batalyon Rusia ... sangat heroik," tambahnya.
"Tetapi, pada akhirnya sepertinya itu harus runtuh, itu akan diambil," katanya.
Sementara itu Duta Besar Ukraina Oksana Markarova, Minggu (27/3/2022) berharap Presiden Rusia Vladimir Putin tidak boleh memimpin negara itu jika dihukum karena kejahatan perang.
Ukraina mengajukan semua aplikasi untuk membuka penyelidikan terhadap Rusia di pengadilan internasional atas kejahatan perang, kata Makarova di "State of the Union" CNN.
Baca juga: Pasukan Rusia Tahan Konvoi Truk Bantuan Kemanusiaan ke Mariupol, Pekerja dan Sopir Ditangkap
“Setiap orang Rusia yang bertanggung jawab untuk itu harus berakhir di penjara karena kejahatan perang ini," katanya.
"Putin tidak ada hubungannya untuk memimpin negara jika Rusia ingin menjadi negara yang demokratis atau bahkan beradab,” tambahnya.
Ketika ditanya apakah dia menyerukan perubahan rezim, dia berkata:
"Jelas bagi kami, Rusia adalah negara teroris, dipimpin oleh seorang pekerja,:
"Kami bekerja siang dan malam untuk berjuang keras mempertahankan tanah kami dan membela demokrasi kami. , dan setiap orang harus diadili," ujarnya.
“Saya pikir akan sulit untuk menjalankan negara bagian dari Den Haag,” kata Makarova.
Den Haag, sebuah kota di Belanda tempat Mahkamah Internasional, badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Pengadilan Kriminal Internasional berada, mengadili orang-orang atas kejahatan perang.(*)
Baca juga: Tangan Korban Selamat Mariupol Gemetar, Usai Tiba di Lviv dengan Kereta Api
