Breaking News:

Pajak

52.323 Unit Kendaraan Masuk dalam Program Pemutihan Pajak

Program kebijakan pemutihan pajak kendaraan berupa bebas BBNKB II, hapus denda, bebas pajak progresif dan PKB menunggak lebih dari 4 tahun, cukup baya

Penulis: Herianto | Editor: Ansari Hasyim
For: Serambinews.com
Sejumlah pemilik kendaraan menunggu antrean membayar pajak di Kantor Samsat Banda Aceh, termasuk pemutihan denda PKB pada Januari 2022. 

Laporan Herianto I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) mengatakan, program pemutihan pajak kendaraan, berupa bebas BBNKB II, hapus denda, bebas pajak progresif dan PKB yang menunggak lebih dari 4 tahun, cukup bayar 4 tahun saja, yang dibuka sejak 30 November 2021 sampai 31 Maret 2022, berdasarkan Pergub Nomor 47 tahun 2021, telah dimanfaatkan 52.323 unit kendaraan bermotor di Aceh.

“Demi mengurangi beban pajak masyarakat dalam masa pandemi covid 19, dari 52.232 unit kendaraan bermotor  yang mengajukan permohonan pemutihan pajak kendaraan, nilai pajak yang kita putihkan sangat besar, mencapai Rp 30,397 miliar,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Azhari SE, MSi kepada Serambinees.com Jumat (1/4/2022) di Banda Aceh.

Program kebijakan pemutihan pajak kendaraan berupa bebas BBNKB II, hapus denda, bebas pajak progresif dan PKB menunggak lebih dari 4 tahun, cukup bayar 4 tahun saja, kata Azhari, dibuat pada tanggal 30 November 2021 lalu, didasari dari oleh masih banyaknya kendaraan bermotor yang berplat non BL milik orang Aceh yang belum dimutasikan ke Plat BL.

Ayo Buruan, P emutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tinggal Dua Hari Lagi di Nagan Raya

Selanjutnya, pandemi covid 19 yang terjadi sejak tahun 2019 – 2021 lalu, telah memberikan dampak negatif bagi kegiatan usaha masyarakat, hingga membuat penghasilan masyarakat menurun tajam.

Dampak dari pandemi covid 19 itu, masyarakat banyak yang tidak lagi sanggup membayar pajak tahunan kendaraan bermotornya, sementara disisi lain untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pemerintah butuh penerimaan.

Salah satu sumber penerimaan pemerintah adalah dari pajak kendaraan bermotor. Jadi dengan mempertimbangkan kondisi yang dialami masyarakat dan masyarakat juga diharapkan tetap membayar pajak tahunan kendaraannya yang merupakan kewajibannya selaku pemilik kendaraan bermotor, maka Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT, melahirkan program kebijakan pemutihan pajak kendaraan, berupa bebas BBNKB II, hapus denda, bebas pajak progresif dan PKB menunggak lebih dari 4 tahun, cukup bayar 4 tahun saja.

Program pemutihan pajak yang dilahirkan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah tersebut, kata Kepala BPKA,  Azxhari, mendapat respons yang tinggi dan luas dari wajib pajak. Hal itu bisa dilihat, jumlah wajib pajak yang mengajukan usulan permohonan dan pemanfaatan kebijakan pemutihan pajak kendaraan tersebut, cukup banyak mencapai 52.323 unit kenderaan.

Ribuan Kendaraan Manfaatkan Pemutihan

Dari program kebijakan pemutihan pajak kendaraan itu, sebut Azhari, Pemerintah Aceh mendapat tambahan penerimaan Pendapatan Asli Aceh (PAA) cukup besar mencapai Rp 58,742 miliar.

“Dua masalah yang kita hadapi pada masa pandemi covid 19 tahun 2021 lalu, penyelesaian akhirnya cukup menggembirakan, masyarakat terbantu, pemerintah dapat tambahan PAA,” imbuh Azhari.

Dari catatan rekapitulasi peneriman manfaat program kebijakan pemutihan pajak kendaraan tersebut, kata Azhari, yang paling banyak memanfaatkannya wajib pajak yang berada di Kota Lhokseumawe, mengajukan permohonan pemutihan pajaka kelderannya cukup banyak mencapai 6.651 unit kendaraan, kemudian disusul Kota Banda Aceh 5.892 unit kendaraan, selanjutnya Bireuen 5.324 unit kendaraan.

Selain itu, Aceh Besar juga cukup banyak mencapai 4.268 unit kendaraan, Pidie 3.077 unit kendaraan, Kota Langsa 2.795 unit kendaraan, Aceh Utara 2.698 unit kendaraan, Aceh Selatan 2.756 unit kendaraan, Aceh Tengah 2.268 unit kendaraan.

Untuk daerah perbatasan, kata Azhari, jumlah pemohon terbanyaknya ada di Aceh Tamiang mencapai 1.343 unit kendaraan, Aceh Tenggara 975 unit kendaraan, Gayo Lues rendah 709 unit kendaraan, Subulussalam lebih rendah lagi 494 unit kendaraan.

Dari program kebijakan pemutihan pajak untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II, kata Azhari, hasilnya lumayan,  ada 4.296 unit kendaraan bermotor yang dimutasikan. Baik dari plat Non BL ke Plat BL dan maupun dari nama orang lain kepada nama pembeli. Usulan mutasi BBNKB II terbanyak ada di Aceh Besar mencapai 796 unit kendaraan, kemudian Aceh Selatan 406 unit kendaraan dan berikutnya Kota Banda Aceh 324 unit kendaraan.

Sedangkan untuk pemanfaat pemutihan denda tunggakan PKB, sebut Azhari, jumlahnya mencapai 44.388 unit kendaraan, usulan paling banyak datang dari Kota Lhokseumawe mencapai 6.116 unit kendaraan, kedua Kota Banda Aceh 5.066 unit kendaraan dan ketiga Aceh Besar 2.929 unit kendaraan dan Pidie 2.629 unit kendaraan.

"Kita harapkan, kata Azhari, wajib pajak yang sudah diberikan pemutihan denda pajak, bebas BBNKB II< dan bebas pajak progresif, pada tahun depan, jangan lupa membayar kembali pajak kendaraan tahunannya ke Kantor Samsat daerah masing-masing, tepat waktu," ujarnya.(*)  

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved