Pakar Ekonomi: Sistem e-Katalog, Buka Pasar Produk UMKM Lokal

Laporan Herianto l Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pakar Ekonomi Universitas Syiah Kuala (USK)  Rustam Effendi menyatakan, kebijakan Pemerintah Aceh membuka pengadaan barang dan jasa APBA 2022 dengan sistem e-Katalog Lokal, memberi peluang besar bagi pasar produk UMKM lokal dan ini merupakan langkah maju dan tepat yang patut diikuti Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Setelah Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Aceh membuka sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui  e-Katalog Lokal sampai 10 kegiatan, SKPA teknis perlu bergerak cepat untuk membina pelaku UMKM penyedia barang dan jasa, yang dibutuhkan dalam sistem e-Katalog Lokal tersebut,” kata Rustam Effendi kepada Serambinews.com, Kamis (8/4/2022), ketika dimintai tanggapannya terhadap tidak lanjut dari kebijakan Pemerintah Aceh yang membuka sistem pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog Lokal, sampai 10 jenis kegiatan.    

Dinas Perindag Aceh dan Dinas Koperasi dan UKM Aceh, bersama dinas dan badan lainnya yang berada di bawah Lingkup Pemerintah Aceh, kata Rustam Effendi, memberikan informasi kepada pelaku dunia usaha di Aceh, terkait pembukaan pengadaan barang dan jasa dengan sistem E-Katalog Lokal tersebut.

• Biro PBJ Aceh akan Buka 10 E-Katalog Lokal Dari Pengadaan ATK, Aspal, hingga Bahan Pokok

Kalau untuk pengadaan proyek rumah layak huni, kata Rustam Effendi, karena sistem e-Katalog Lokal, sudah lebih duluan dibuka, pelaku usaha penyedia barangnya sudah banyak. Tapi untuk jasa lainnya, seperti pengadaan bahan material, bahan pokok, makanan dan minuman, pakaian dinas dan kain tradisional, jasa kebersihan, jasa keamanan dan jasa servis, pelaku penyedia barang dan jasanya, masih sedikit dan ini menjadi tugas dari dinas teknis untuk membina pelaku UMKM akan mereka bisa menjadi penyedia barang untuk lelang dengan sistem e-Katalog Lokal itu.

Menurut pihak PBJ Setda Aceh, sebut Rustam Effendi, penyedia barang yang baru ada sekitar 67 rekanan, jumlah produk yang telah ditayang secara online baru ada 167 item, sedangkan pemakai atau pengguna barangnya ada sekitar 142 lembaga/dinas, badan. 

Pada tahun anggaran 2022 ini, sebut Rustam Efendi, info dari Biro PBJ Setda Aceh, ada 7.811 unit rumah layak huni yang akan dibangun. Pada penandatanganan kontrak bersama tahap I, tanggal 11 Maret 2022 lalu di Anjong Mon Mata, sudah 361 paket proyek yang dimasukkan dalam e-Katalog Lokal, dengan jumlah 4.452 unit rumah layak huni. Kemudian pada tahap II tanggal 30 Maret 2022 lalu, ada 381 paket proyek rumah layak huni yang sudah di e-Katalog Lokal kan dengan jumlah 3.350 unit rumah, yang tersebar di 23 kabupaten/kota.

Dari 7.811 unit rumah layak huni yang akan dibangun pada tahun ini, kata Rustam, karena lelang pengadaan rumahnya menggunakan sistem e-Katalog Lokal, jumlah rekanannya mencapai 742 perusahaan. Bila setiap perusahaan masing-masing mendapat 1 paket pekerjaan. Tapi kalau pengadaan rumah layak huni itu dilakukan dengan cara tender bebas atau lelang umum, hanya dua atau tiga perusahaan besar yang terlibat, tapi dengan sistem e-Katalog Lokal, ratusan perusahaan lokal terlibat dalam pengadaan rumah layak huni tersebut,” ujar Rustam Effendi.

Lelang dengan cara e-Katalog Lokal, kata Rustam Effendi, banyak keuntungannya. Antara lain, banyak rekanan lokal yang terlibat, harga per unit barang yang diadakan jelas dan kualitasnya terukur. Kemudian pengadaannya mudah, murah dan cepat, tapi berkualitas.

Bila melalui proses lelang terbuka, kata Rustam Effendi, tahapan proses lelangnya panjang. Ada masa sanggahnya, yang membuat proyek yang sudah ada pemenangnya, bisa tertunda pelaksanaannya, karena harus menunggu masa sanggah, dari rekanan yang kecewa dan menggugatnya. Kemudian waktu pengadaan barangnya panjang dan kualitasnya hasil bangunannya belum terjamin.

Pengadaan barang dan jasa dengan sistem lelang terbuka ini, menurut Rustam Effendi, lebih cocok untuk paket proyek fisik sekala besar. Antara lain bangun bendungan irigasi, waduk, jembatan, jalan dan gedung pertemuan ukuran besar. Tapi kalau untuk pengadaan rumah layak huni dan ukuran kecil tipe 36 dan bahan materialnya sudah terukur, dilakukan dengan cara lelang e-Katalog Lokal, apalagi harga per unitnya juga rendah berkisar Rp 96 juta.

Untuk 9 jenis kegiatan pengadaan barang dan jasa lainnya, yang dibuka pada tahun anggaran 2022 ini, dinas teknis perlu membina UMKM untuk bisa menjadi penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa dengan sistem e-Katalog Lokal.

Pengadaan barang dan jasa dengan sistem E-Katalog Lokal, menurut Rustam Effendi, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, karena itu Bupati dan Walikota di Aceh, dalam pelaksanaan lelang proyek APBK 2022, perlu membuat terobosan yang sama, seperti yang dilakukan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

“Pelaku UMKM di Aceh, patut berikan apresiasi kepada Gubernur Nova Iriansyah, yang sudah membuka lebar pasar produk UMKM di Aceh,” ujar Rustam Effendi.(*)