Breaking News

Berita Politik

Beda Sikap BEM SI dan BEM Nusantara Terkait Rencana Aksi 11 April

Rencana aksi demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran pada 11 April mendatang terbagi dua kubu

Editor: bakri
TribunnewsBogor.com/Rahmat Hidayat
Sempat terjadi gesekan antara massa aksi dengan petugas saat demo Gugat Istana, di Kota Bogor, Jumat (8/4/2022) (TribunnewsBogor.com/Rahmat Hidayat) 

JAKARTA - Rencana aksi demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran pada 11 April mendatang terbagi dua kubu.

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan BEM Nusantara merupakan elemen dari berbagai perguruan tinggi nasional.

Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yufrizal mengatakan pihaknya memilih tetap berdemonstrasi di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Sejumlah mahasiswa di Garut tergabung di GMNI, HMI, PMII, Kammi, Hima Persis gelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Garut, Jumat (8/4/2022)
Sejumlah mahasiswa di Garut tergabung di GMNI, HMI, PMII, Kammi, Hima Persis gelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Garut, Jumat (8/4/2022) (TribunJabar.id/Sidqi Al Ghifari)

"Kami tetap untuk melaksanakan aksi, walaupun nantinya audiensi kita akan audiensi di jalanan bersama seluruh massa aksi," katanya dikonfirmasi, Sabtu (9/4/2022).

BEM SI menyatakan sudah bersurat kepada pihak kepolisian terkait aksi demo.

"Kami sudah bersurat, hari Jumat (8/4/2022) kemarin," ucap Luthfi.

Ia menyebut lebih kurang ribuan mahasiswa akan turun ke jalan menyuarakan aspirasi mereka.

"Estimasi kami 1.000 massa dari universitas yang tergabung dalam aliansi BEM SI," ujarnya.

Sedikitnya enam tuntutan akan disampaikan dalam aksi demonstrasi di depan Istana Negara, awal pekan besok.

Baca juga: BEM Seluruh Indonesia Tagih Janji Jokowi, Gelar Demo Besar-besaran Senin Lusa

Baca juga: Demo BEM Seluruh Indonesia 11 April, Berikut 6 Tuntutannya, Bantah akan Lengserkan Jokowi

Pertama, BEM SI mendesak Presiden Jokowi untuk tegas menolak penundaan Pemilu 2024 dan wacana tiga periode.

Kedua, menuntut dan mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan.

Ketiga, mendesak dan menuntut Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.

Keempat, mendesak dan menuntut Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.

Kelima, mendesak dan menuntut Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.

Terakhir, menuntut dan mendesak Jokowi-Maruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatan.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved