Pemkab Aceh Selatan Kembali Raih WTP dari BPK-RI Perwakilan Aceh, Untuk Ketujuh Kali Berturut

LHP dalam bentuk predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP ini diterima Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran dan Ketua DPRK Aceh Selatan, Amiruddin.  

Laporan Taufik Zass | Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Aceh, Pemut Aryo Wibowo menyerahkan LHP kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. 

LHP dalam bentuk predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP ini diterima Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran dan Ketua DPRK Aceh Selatan, Amiruddin. 

Penyerahan ini berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Aceh di Banda Aceh, Rabu (20/4/2022).

Hal tersebut sesuai amanat undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara.

Untuk itu Perwakilan BPK Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun anggaran 2021, terhadap 7 Pemerintah Kabupaten/kota se Aceh. 

Termasuk Kabupaten Aceh Selatan menerima predikat WTP ketujuh kali berturut-turut.

Hadir pada kesempatan tersebut Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran, Ketua DPRK, Amiruddin, Asisten III Setdakab, Kepala BPKD serta Inspektur.

Selain Kabupaten Aceh Selatan Opini WTP juga diterima Kabupaten Aceh Singkil, Bener Meriah, Aceh Tengah, Pemko Sabang, Pemko Langsa, dan Pemko Lhokseumawe.

Kepala BPK Perwakilan Aceh, Pemut Aryo Wibowo   dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK sesuai dengan pasal 17 undang-undang nomor 15 tahun 2004, mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Oleh karena itu berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI perwakilan Aceh memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun anggaran 2021.

Dengan demikian opini WTP terebut merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. (*)