Bertemu Elon Musk, Luhut Malah Disebut Perdana Menteri di Luar Negeri
Namun dalam unggahan tersebut Musk disebut bertemu dengan Perdana Menteri Indonesia alih-alih Menko Marves Luhut Binsar.
lihat foto
Lembaga ini merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.
Selain itu, Luhut juga pernah mengemban sejumlah tugas atau jabatan di luar kementerian.
Jabatan itu adalah memimpin upaya diplomasi untuk melobi Uni Eropa soal pelarangan sawit pada 2018, menjadi ketua pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia (World Bank) pada 2018.
Menurut Peraturan Presiden No. 82 tahun 2020, Luhut juga diberi tugas sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) pada Juli 2020.
Dia juga menjadi ketua tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) sejak 8 September 2021, memimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Jawa-Bali sejak Juni 2021.
DPP PDI-P Bambang Wuryanto turut bicara terkait banyaknya posisi Luhut di pemerintahan.
Dia menilai Luhut memiliki kekuatan politik yang kuat. Hal tersebut disampaikannya untuk menanggapi Luhut yang kerap kali menyatakan soal wacana penundaan pemilu 2024.
"Tapi orang juga paham sekali betapa pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022) sebagaimana dilansir Kompas.com.
Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu berpandangan, kekuatan politik Luhut bahkan sudah dipahami banyak orang dan sudah menjadi rahasia umum publik.
Disamping kontroversi yang muncul dari penugasannya, pengamat komunikasi politik dari Nusakom Pratama Institute Ari Junaedi mengaku sistem kerja Luhut memang terkesan cepat dan memotong jalur birokrasi.
Namun menurut dia, tugas seorang menteri koordinator adalah koordinasi dari beberapa kementerian.
Sementara cakupan wewenang dan jabatan yang disandang oleh Luhut sebagai seorang Menko Maritim dan Investasi seakan begitu luas dan tanpa sekat.
"Percuma juga di hampir semua kementerian memiliki wakil menteri dan dirjen tetapi kepercayaan tugas diberikan pada satu orang menko," ucap Ari.
Menurut Ari, sebaiknya presiden yang memimpin pemerintahan yang akan datang melakukan penataan kabinet dengan memberi porsi pekerjaan para pembantunya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
Baca juga: Mengaku Menyesal Melepas Hijab karena Stres, Medina Zein: Itu Bukan Diri Aku
Baca juga: ACE Suzuya Mall Tetap Layani Kebutuhan Pelanggan, Jelang Hari Raya Idul Fitri
Baca juga: Empat Kapal Feri Siap Layani Pemudik di Pantai Barat Selatan Aceh
Kompas.com dengan judul "Saat Luhut Disebut Perdana Menteri di Luar Negeri…",
