Siang Ini, Apkasindo dan Puluhan Petani Kelapa Sawit Kota Subulussalam Berdemo ke Pabrik

Informasi aksi unjuk rasa ini disampaikan Ketua Apkasindo Kota Subulussalam, Ir Netap Ginting.

Laporan Khalidin I Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM – Puluhan petani kelapa sawit Kota Subulussalam dikabarkan akan menggelar aksi unjukrasa, Kamis (28/4/2022) siang ini.

Aksi unjuk rasa yang dikoordinir DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Subulussalam itu rencananya akan berlangsung di Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT Global Sawit Semesta, Lae Gambir, Kecamatan Penanggalan.

Informasi aksi unjuk rasa ini disampaikan Ketua Apkasindo Kota Subulussalam, Ir Netap Ginting.

Netap mengatakan mereka akan melaksanakan demo dengan mengajukan sejumlah tuntutan terkait harga Tandan Buah Segar (TBS) dan lainnya.

Aksi unjuk rasa ini langsung dikomandoi Netap Ginting. “Kami sudah layangkan surat pemberitauan aksi unjuk rasa ke Polres Subulussalam,” kata Netap Ginting. 

Baca juga: Harga Sawit Tiba-tiba Anjlok, Bupati Aceh Singkil Ingatkan Perusahaan

Sesuai surat pemberitauan Apkasindo Kota Subulussalam ke Polres Subulussalam tentang aksi demo petani tertanggal 27 April 2022 jumlah masa disebutkan 50-an orang.

Titik aksi berada di kawasan PMKS PT GSS Penanggalan dengan jadwal pukul 14.00 WIB.

Surat tersebut ditandatangani Ir Netap Ginting selaku ketua DPD Apkasindo Subulussalam dan Hepi Bancin sebagai sekretaris.

Beberapa poin yang menjadi tuntutan para petani sebagaimana disampaikan Netap Ginting seperti menuntut pembayaran kerugian petani karena harga tidak sesuai ketetapan pemerintah.

Kemudian menuntut PMKS PT GSS yang membeda-bedakan harga ke setiap supplier. Menuntut pihak PMKS supaya transparan dalam penetapan harga TBS.

Baca juga: Demokrat Sorot Dugaan Korupsi Sawit Terkait Pemberian Izin Ekspor CPO

Selanjutnya ada pula tuntutan soal pelaksanaan Corporate Social Responsibility atau CSR adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar agar ditunaikan.

Poin lain, kata Netap yang merupakan anggota DPRK Subulussalam periode 2009-2014 adalah masalah limbah pabrik. (*)