Berita Aceh Tamiang

Partai Aceh Data Ternak Terjangkit PMK, Buka Posko Relawan di Seluruh Kecamatan di Aceh Tamiang

Helmi mengatakan, salah satu fungsi posko relawan ini untuk menerima pengaduan masyarakat yang ternaknya terserang PMK.

Penulis: Rahmad Wiguna | Editor: Saifullah
SERAMBINEWS.COM/RAHMAD WIGUNA
Pengurus DPW PA Aceh Tamiang mengadakan rapat khusus menyikapi kejadian PMK yang menyerang seribuan lembu di Aceh Tamiang, Rabu (11/5/2022). 

Laporan Rahmad Wiguna | Aceh Tamiang

SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG - DPW Partai Aceh (PA) Aceh Tamiang membuka posko relawan untuk membantu peternak dari ancaman penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang ternak masyarakat.

Keputusan mendirikan posko relawan ini dihasilkan melalui rapat khusus membahas kejadian PMK yang dilakukan pengurus DPW PA Aceh Tamiang di kantornya, Rabu (11/5/2022) sore.

“Yang pertama, kami mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang langsung mengambil sikap atas kejadian ini,” kata Ketua DPW PA Aceh Tamiang, M Helmi.

“Namun kami menilai pemerintah butuh dukungan agar penanganan ini lebih maksimal,” lanjut Ketua DPW PA Aceh Tamiang tersebut.

Helmi mengatakan, salah satu fungsi posko relawan ini untuk menerima pengaduan masyarakat yang ternaknya terserang PMK.

Melalui posko ini, PA berharap data ternak yang terjangkit dan mati PMK bisa diketahui secara pasti.

Baca juga: Bireuen Tutup Sementara Pasar Hewan, Cegah Penularan Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak

“Hari ini masih banyak peternak yang bingung mau lapor ke mana, makanya kami berinisiatif membuka posko di seluruh kecamatan untuk membantu peternak,” kata Helmi.

Sekretaris DPW PA Aceh Tamiang, Adi Syahputra menambahkan, inisiatif membuka posko ini juga untuk memantau proses pengobatan lembu yang terjangkit PMK.

Sejauh ini, beber Adi, peternak masih belum mendapatkan layanan pengobatan gratis untuk lembu yang terserang penyakit.

“Bisa kami pastikan belum ada obat gratis, peternak masih bayar Rp 50 ribu sekali berobat. Bayangkan kalau ada 10 ekor, berarti Rp 500 ribu biaya yang harus dikeluarkan,” ungkapnya.

Adi berharap, penanganan kasus PMK ini bisa lebih optimalkan lagi untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Apalagi, ungkap dia, daam waktu dekat permintaan lembu meningkat untuk kebutuhan Idul Adha.

Baca juga: Polisi Lakukan Lockdown Lokal, Cegah Penyebaran Penyakit Kuku dan Mulut Hewan Ternak

Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon mengusulkan pemerintah harus menyediakan anggaran guna memberi ganti rugi untuk setiap lembu yang mati gegara PMK.

“Ini perlu, jangan biarkan masyarakat kita mengalami kerugian yang besar, pemerintah harus hadir dalam musibah ini,” ujar Fadlon.(*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved