Presiden Diminta Cabut Larangan Ekspor CPO, Harapan 51 Perusahaan Sawit di Aceh

BANDA ACEH - Sebanyak 51 perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Aceh dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Aceh, serta Apkasindo Perjuangan Aceh, yang hadir pada acara pembahasan larangan sementara ekspor CPO, di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Kamis (13/5/2022), meminta kepada Presiden Joko Widodo, untuk mencabut kembali larangan sementara ekspor Crude Palm Oil (CPO).

“Jika kebijakan keran ekspor CPO tidak dibuka kembali dalam waktu dekat ini, 51 PKS di Aceh stop pembelian TBS sawit petani.

Karena tangki CPO dalam 10 hari ke depan sudah penuh,” kata Ketua GAPKI Aceh, Sabri, dalam kegiatan yang diselenggarakan Distanbun Aceh.

Dikatakan, larangan eskpor sementara CPO memang dilakukan secara nasional.

Tapi, sebut Sabri, hal itu berdampak luas bagi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, tidak hanya perusahaan PKS, namun juga kepada petani sawit.

Dampak langsungnya, harga TBS sawit di Aceh, terus merosot dari sebelumnya Rp 3.000-Rp 3.200/kg, kini menjadi Rp 2.000-Rp 2.100/kg.

Baca juga: Indonesia Larang Ekspor, Malaysia Ambil Keuntungan dengan Dominasi Pasar Minyak Sawit di India

Baca juga: Harga TBS Sawit Merosot Jadi Rp 2.000/Kg, Dampak Penyetopan Ekspor CPO, Distanbun Aceh Lakukan Ini

PKS yang punya kebun sawit, kata Sabri, tidak akan membeli TBS dari petani.

Sementra PKS yang tidak memiliki kebun, membatasi dan mengurangi pembelian TBS petani, karena tangki CPO nya penuh.

“Tidak tau mau dibawa dan dijual kemana CPO, karena keran ekspor CPO masih di tutup,” terangnya.

Sementara Perwakilan Ketua Apkasindo Aceh, Sofyan Abdullah dan Perrwakilan Ketua Apkasindo Perjuangan Aceh, Subangun Berutu mengatakan, pertemuan yang dilakukan Distanbun Aceh, antara Pemerintah Aceh dengan Gapki Aceh, Apkasindo dan Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota, untuk mencari solusi dampak dari penyetopan sementara kran ekspor CPO ini, sangat bagus dan memberikan harapan baru bagi kedua belah pihak PKS dan petani sawit, serta pemerintah di daerah.

Dengan adanya pertemuan pembahasan dampak larangan ekspor sementara ini, dan sambil menunggu pembukaan keran ekspor CPO kembali oleh pemerintah pusat, harga beli TBS petani tidak seenaknya atau dilakukan sepihak oleh PKS daerah setempat.

Subangun Berutu mengatakan, setelah pemerintah melarang ekspor CPO bersama produk ikutannya, pada 27 April 2022, harga beli TBS petani terus merosot tajam.

Di Sumut harganya sudah turun menjadi Rp 1.700-Rp 1.600/kg, Sumbar Rp 1.500/kg dan Riau Rp 1.100-Rp 900/kg.

Tapi di Aceh, harga beli TBS petani masih berada sekitar Rp 2.100-Rp 2.000/kg.

Hal ini disebabkan jumlah PKS yang beroperasi sangat banyak mencapai 51 unit.