Cuti Menstruasi Menjadi Perdebatan Sengit di Spanyol, Pemerintah Segera Sahkan Pekan Depan

SERAMBINEWS.COM, MADRID - Spanyol akan menjadi negara Eropa pertama yang mengizinkan perempuan mengambil cuti menstruasi dari pekerjaan.

Tetapi, telah memicu perdebatan yang memecah koalisi pemerintah dan serikat pekerja di negara itu.

Perdana Menteri Sosialis Pedro Sanchez diperkirakan akan memasukkan cuti menstruasi sebagai bagian dari rancangan undang-undang tentang kesehatan reproduksi.

Bahkan, akan disetujui pada pertemuan kabinet pada Selasa (17/2/2022).

"Kami akan mengakui dalam undang-undang hak untuk pergi bagi perempuan yang mengalami periode menyakitkan yang akan dibiayai oleh negara," cuit Menteri Kesetaraan Irene Montero.

Dia berasal dari partai sayap kiri Podemos, mitra koalisi junior Sanchez.

Baca juga: Tak Merasakan Hamil, Ibu Muda Rusmiah Tiba-tiba Lahirkan Bayi Saat BAB, Suami: Padahal Menstruasi

Undang-undang yang diusulkan akan memperkenalkan pembayaran sakit setidaknya tiga hari setiap bulan untuk wanita yang menderita nyeri haid yang parah, lapor surat kabar harian El Pais.

Media lain yang telah melihat rancangan undang-undang tersebut melaporkan Cuti kerja dapat diperpanjang hingga lima hari untuk wanita dengan periode yang sangat melumpuhkan jika mereka memiliki sertifikat medis.

“Ada wanita yang tidak bisa bekerja dan hidup normal karena mengalami menstruasi yang sangat menyakitkan,” kata Montero.

Cuti haid saat ini ditawarkan hanya di sejumlah kecil negara termasuk Korea Selatan dan Indonesia, tidak ada satupun di Eropa.

Tapi masalah ini terbukti kontroversial di Spanyol dengan beberapa politisi dan serikat pekerja mengatakan itu bisa menstigmatisasi perempuan di tempat kerja dan mendukung perekrutan laki-laki.

“Anda harus berhati-hati dengan keputusan seperti ini,” kata Cristina Antonanzas, wakil sekretaris salah satu serikat pekerja UGT.

Baca juga: Benarkah Makan Nanas Saat Menstruasi Bikin Aliran Darah Haid Makin Deras? Ini Penjelasan Dokter

Dia menambahkan secara tidak langsung dapat berdampak pada akses perempuan ke pasar tenaga kerja.

Tapi serikat pekerja utama Spanyol lainnya, CCOO, menyambut baik langkah yang diusulkan.

Dia menyebutnya sebagai kemajuan legislatif yang akan mengenali masalah kesehatan yang telah diabaikan sampai sekarang.

Menteri Ekonomi Nadia Calvino, mantan direktur jenderal anggaran di Komisi Eropa yang tergabung dalam partai Sosialis, mengatakan pekerjaan sedang dilakukan pada beberapa rancangan.

“Pemerintah tidak akan pernah mengadopsi tindakan yang menstigmatisasi perempuan,” katanya kepada wartawan, ketika ditanya tentang kontroversi tersebut.

Ketua oposisi utama Partai Populer (PP), Alberto Nunez Feijoo, mengatakan terserah kepada dokter untuk memutuskan kapan cuti sakit diperlukan.

Baca juga: Tidak Boleh Keramas saat Menstruasi, Mitos atau Fakta? Simak Penjelasan dr Reisa Broto Asmoro Ini

Dia menuduh pemerintah berusaha mengalihkan perhatian dari skandal mata-mata ponsel dengan tindakan tersebut.

Ana Ferrer, dari Association of Victims of Endometriosis, mengatakan suatu kondisi yang dapat menyebabkan gejala menstruasi yang lebih parah.

Dia khawatir tindakan itu akan mengarah pada diskriminasi terhadap perempuan, meskipun itu bermaksud untuk melindungi hak-hak mereka.

“Apa yang kami butuhkan, lebih dari cuti, adalah pengakuan atas kecacatan kami,” katanya.

Rancangan undang-undang kesehatan reproduksi juga menyerukan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) pada beberapa produk sanitasi feminin seperti tampon.

Aturan itu juga akan mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan akses aborsi di rumah sakit swasta.

Baca juga: Cara Memperbaiki Sikslus Menstruasi Tidak Normal, dr Zaidul Akbar : Cukup Minum dengan Bahan Ini  

Termasuk mengubah undang-undang untuk mengizinkan anak di bawah umur 16 dan tahun 17 untuk mengakhiri kehamilan tanpa persetujuan orang tua mereka.

Spanyol mendekriminalisasi aborsi pada tahun 1985 dalam kasus pemerkosaan, jika janin cacat atau jika kelahiran menimbulkan risiko fisik atau psikologis yang serius bagi ibu.

Cakupan undang-undang diperluas pada tahun 2010 untuk mengizinkan aborsi sesuai permintaan dalam 14 minggu pertama kehamilan.

Tetapi akses ke prosedur ini diperumit oleh fakta, banyak dokter di rumah sakit umum menolak untuk melakukan aborsi.(*)