Menteri Luar Negeri Malaysia Temui Pemerintah Bayangan Myanmar, Penentang Junta Militer

SERAMBINEWS.COM, KUALA LUMPUR - Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah menemui mitranya dari Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Myanmar.

Sebuah pemerintahan bayangan yang dilarang oleh junta militer yang berkuasa.

Pertemuan itu juga menjadi keterlibatan terbuka pertama kelompok itu dengan sebuah negara Asia Tenggara.

Dilansir AFP, Senin(16/5/2022), pertemuan itu, diungkapkan oleh Saifuddin dalam sebuah posting Twitter.

Di sela-sela pertemuan puncak dua hari di Washington antara AS dan 10 anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (AS) yang mengecualikan pemimpin Myanmar atas kudeta militer tahun lalu.

Myanmar telah berulang kali meminta negara-negara untuk tidak terlibat dengan pemerintahan bayangan.

Baca juga: Junta Militer Myanmar Bebaskan 1.600 Tahanan, Amnesti Diberikan Pada Perayaan Tahun Baru Budha

Termasuk lawan militer lainnya yang oleh junta dicap sebagai teroris.

Dalam posting di Twitter, Saifuddin mengatakan Malaysia siap bekerja menuju pemulihan perdamaian dan demokrasi di Myanmar.

Dia mengungkapkan hal itu selama pertemuan informal dengan Zin Mar Aung, Menteri Luar Negeri pemerintahan bayangan Myanmar.

“Kami mengambil kesempatan untuk bertukar pandangan tentang perkembangan terakhir di Myanmar," jelas Saifuddin.

"Menteri Zin berbagi wawasan serta tantangan yang dihadapi NUG, termasuk bantuan kemanusiaan, pelatihan teknis, dan pendidikan bagi para pengungsi Myanmar,” katanya.

Kementerian Luar Negeri Myanmar dalam sebuah pernyataan, mengecam laporan keterlibatan di Washington antara Departemen Luar Negeri AS dan pejabat NUG.

Baca juga: Pemimpin Myanmar yang Digulingkan, Aung San Suu Kyi Dijatuhi Hukuman Penjara 5 Tahun karena Korupsi

Myanmar mengatakan telah mengirim catatan protes ke semua negara ASEAN dan AS.

Dimana, meminta mereka untuk menahan diri dari berbicara dengan pemerintah oposisi.

Kementerian juga mengatakan menolak paragraf yang terkandung dalam pernyataan bersama 28 halaman yang dikeluarkan oleh AS dan ASEAN.