Luar Negeri
Turki Tolak Mentah-mentah Finlandia dan Swiss Gabung NATO, Erdogan: Tak Perlu Dibujuk
Untuk bergabung dengan NATO, Swedia dan Finlandia membutuhkan semua 30 anggota NATO menyetujui pengajuan mereka.
SERAMBINEWS.COM - Pada 15 Mei 2022 lalu, Finlandia dan Swedia secara resmi mengumumkan niat mereka untuk bergabung dengan NATO setelah serangan militer Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina.
Untuk bergabung dengan NATO, Swedia dan Finlandia membutuhkan semua 30 anggota NATO menyetujui pengajuan mereka.
Namun, pengajuan keanggotaan NATO oleh Swedia dan Finlandia mendapat hambatan, karena Turki menolak tawaran kedua negara tersebut.
Proses ratifikasi diperkirakan akan memakan waktu hingga satu tahun, tetapi keberatan Turki bisa membuat prosesnya lebih lama.
Pada konferensi pers, Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan bahwa Swedia dan Finlandia tidak perlu repot-repot mengirim delegasi ke Ankara untuk membujuk Turki agar mendukung tawaran mereka.
Dikutip dari Reuters, Selasa (17/5/2022), Erdogan mengatakan, "Tak satu pun dari negara-negara ini memiliki sikap yang jelas dan terbuka terhadap organisasi teroris."
"Bagaimana kita bisa mempercayai mereka?" lanjutnya.
Erdogan menyebut Swedia sebagai lokasi berkembangnya organisasi teroris dan para terorisnya berada di parlemen.
Pada Jumat (13/5/2022), Erdogan juga mengkritik Swedia dan Finlandia karena berfungsi menjadi "tempat aman bagi teroris PKK", Partai Pekerja Kurdistan, yang dimasukkan dalam daftar hitam sebagai organisasi teroris oleh Turki, Uni Eropa, dan Amerika Serikat.
"Kami selalu mendukung kebijakan pintu terbuka NATO," kata Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu dikutip dari AFP.
"Tetapi fakta bahwa kedua negara ini berhubungan dengan anggota organisasi teroris, bahwa Swedia mengirimi mereka senjata dan mereka memberlakukan pembatasan ekspor peralatan pertahanan ke Turki bertentangan dengan semangat aliansi."
Cavusoglu berujar, dia sedang menanti jaminan apa yang akan ditawarkan oleh Finlandia dan Swedia.
"Sangat penting untuk mengakhiri dukungan bagi organisasi teroris dan mencabut pembatasan ekspor ke Turki. Saya tidak mengatakan itu sebagai alat tawar-menawar, tetapi karena itulah artinya menjadi sekutu," katanya.
Bloomberg berbicara kepada tiga pejabat senior Turki tentang apa yang ingin dicapai oleh pemerintah mereka setelah penolakan tersebut.
Para pejabat berbicara dengan syarat anonim, mengatakan mereka tidak berwenang untuk berbicara secara terbuka tentang pertimbangan internal pemerintah, dan semua memberikan penilaian yang sama secara luas.
Baca juga: Putin Tuduh AS Manfaatkan NATO Perburuk Situasi Keamanan Dunia, Rusia Akan Siap Merespon
Baca juga: Turki Masih Enggan Terima Finlandia dan Swedia Masuk NATO, Tuduhan Negara Teroris Belum Dicabut