‘Kami Akan Mati’ Krisis Ekonomi di Sri Lanka

COLOMBO - Ribuan orang harus mengantre untuk bisa memperoleh elpiji dan bensin di Ibu Kota Sri Lanka, Colombo, pada Jumat (20/5/2022).

Antrean itu bukan hanya terjadi di satu tempat, melainkan di banyak bagian di kota berpenduduk sekitar 900.000 orang itu.

Penduduk tengah mencoba untuk membeli bahan bakar yang sebagian besar diimpor dan sangat terbatas pasokannya karena Pemerintah Sri Lanka kehabisan devisa.

“Hanya sekitar 200 tabung yang terkirim, padahal yang datang sekitar 500 orang,” kata seorang warga yang tengah mengantre gas untuk hari ketiga, Mohammad Shazly, dilansir dari Reuters.

Pria yang bekerja sebagai sopir paruh waktu itu berharap bisa membeli bahan bakar gas untuk keluarganya yang terdiri dari lima orang.

Ada ratusan orang lainnya juga sedang berbaris mengantre untuk bisa mendapatkan gas bersama Shazly, dengan tabung kosong berada di sisi mereka.

"Tanpa gas, tanpa minyak tanah, kami tidak bisa berbuat apa-apa.

Pilihan terakhir apa? Tanpa makanan, kita akan mati.

Itu akan terjadi 100 persen," ungkap Shazly.

Pemerintah Sri Lanka telah meminta tender untuk pengadaan gas memasak senilai 120 juta dollar AS di bawah batas kredit 1 miliar dollar AS yang lebih besar dari India.

Baca juga: Masuk Liburan Hari Raya Waisak, Sri Lanka Cabut Jam Malam Nasional

Baca juga: PM Baru Sri Lanka akan Bentuk Kabinet

Namun, harga telah melonjak untuk gas memasak serta makanan dan kebutuhan lainnya.

Harga tabung gas 12,5 kg telah melonjak menjadi hampir 5.000 rupee (14 dollar AS atau sekitar Rp 206.000) dari 2.675 rupee (Rp 110.000) pada bulan April.

Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, yang juga memperingatkan krisis pangan, berjanji akan membeli cukup pupuk untuk musim tanam berikutnya guna meningkatkan produktivitas dan memenuhi permintaan pangan dari 22 juta penduduknya.

"Meskipun mungkin tidak ada waktu untuk mendapatkan pupuk untuk musim Yala (Mei-Agustus) ini, langkah-langkah sedang diambil untuk memastikan stok yang cukup untuk musim Maha (September-Maret)," kata PM Sri Lanka dalam sebuah pesan di Twitter pada Kamis (19/5/2022).

"Saya dengan tulus mendesak semua orang untuk menerima gawatnya situasi," tambah Wickremesinghe.

Jepang, yang memiliki hubungan ekonomi lama dengan Sri Lanka, mengatakan akan memberikan hibah darurat sebesar 3 juta dollar AS untuk obat-obatan dan makanan, kata Kementerian Luar Negerinya.

Tak Punya Menteri Keuangan

Sri Langka menunjuk sembilan menteri baru pada Jumat (20/5/2022), tetapi posisi menteri keuangan masih kosong.

Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe yang menggantikan Mahinda Rajapaksa setelah kakak laki-laki presiden Gotabaya Rajapaksa itu mengundurkan diri, berjanji membentuk koalisi lintas partai setelah kabinet sebelumnya dibubarkan.

Para menteri baru--antara lain di posisi kesehatan, pendidikan, dan keadilan-- dilantik di hadapan Presiden Gotabaya Rajapaksa di kediaman resminya yang dijaga ketat di Colombo, kata pemerintah dikutip dari AFP.

Sebanyak dua legislator dari partai oposisi utama SJB memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan baru.

Oposisi lainnya, Partai Kebebasan Sri Lanka, setuju mendukung Presiden Rajapaksa dan diberikan satu kursi.

Adapun posisi menteri keuangan--yang akan bertanggung jawab memimpin negosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) mengenai bail-out--masih kosong.

Namun, kantor perdana menteri yang baru mengatakan kepada AFP, seseorang akan ditunjuk minggu depan untuk menjabat Menkeu Sri Lanka.

Penundaan menunjuk menteri keuangan dapat menghambat negosiasi IMF, kata kepala bank sentral memperingatkan pada Kamis (19/5/2022).

Sri Lanka menghadapi kekurangan devisa terburuk sepanjang masa.

Pemerintah tidak mampu membiayai bahkan impor bahan paling penting seperti makanan, bahan bakar, dan obat-obatan.

Negara berpenduduk 22 juta orang itu mengalami kesulitan ekonomi yang parah selama berbulan-bulan. (kompas.com)

Baca juga: Aksi Protes Pemerintah Tak Terbendung, Perdana Menteri Sri Lanka Akhirnya Mengundurkan Diri

Baca juga: Sri Lanka Kembali Aktifkan Status Darurat Nasional