Internasional
Sri Lanka Kembali Aktifkan Status Darurat Nasional
Presiden Sri Lanka mengumumkan keadaan darurat untuk kedua kalinya dalam lima minggu, memberikan kekuasaan besar kepada pasukan keamanan
COLOMBO - Presiden Sri Lanka mengumumkan keadaan darurat untuk kedua kalinya dalam lima minggu, memberikan kekuasaan besar kepada pasukan keamanan, saat pemogokan nasional oleh para demonstran yang marah melumpuhkan negara itu.
Seorang juru bicara Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mengatakan dia memberlakukan undang-undang darurat pada Jumat (6/5/2022) untuk memastikan ketertiban umum.
Status itu kembali diaktifkan setelah toko-toko tutup dan transportasi umum berhenti karena aksi pemogokan, yang membuat negara berpenduduk 22 juta orang itu terhenti setelah berminggu-minggu kerusuhan.
Polisi menembakkan gas air mata dan menggunakan meriam air pada hari sebelumnya untuk membubarkan mahasiswa yang mencoba menyerbu parlemen nasional, untuk menuntut Rajapaksa mengundurkan diri.
Status darurat nasional memberikan kekuasaan kepada pasukan keamanan untuk menangkap dan memenjarakan tersangka dalam waktu lama, tanpa pengawasan pengadilan.
Undang-undang darurat juga memungkinkan pengerahan pasukan untuk menjaga hukum dan ketertiban selain polisi.
Juru bicara kepresidenan mengatakan undang-undang itu akan berlaku mulai tengah malam.
Rajapaksa yang terkepung telah mengumumkan keadaan darurat sebelumnya pada 1 April, sehari setelah ribuan pengunjuk rasa berusaha menyerbu rumah pribadinya di ibu kota.
Baca juga: Partai Oposisi Sri Lanka Umumkan Mosi Tidak Percaya, Kini Bergerak Gulingkan Perdana Menteri
Baca juga: Terjerat Utang, Sri Lanka Tak Bisa Cetak Uang Lagi, Kini Alami Krisis Pangan dan Energi
Status darurat nasional itu dicabut pada 14 April.
Tetapi protes terus meningkat setelahnya, dipicu kekecewaan atas penanganan krisis terburuk Sri Lanka sejak kemerdekaan pada 1948.
Rajapaksa bersikeras dia tidak akan mundur meskipun demonstrasi meningkat.
Deklarasi darurat nasional baru diaktifkan ketika ribuan demonstran tetap berada di luar kantor pinggir laut Rajapaksa, di mana mereka telah menggelar protes sejak 9 April.
Sejumlah kelompok-kelompok kecil lain juga telah mencoba menyerbu rumah-rumah politisi penting pemerintah lainnya.
Para pengunjuk rasa menyalahkan Rajapaksa dan keluarga yang menguasai pemerintahan karena salah mengelola ekonomi.
Pemadaman panjang terjadi selama berbulan-bulan dan kekurangan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan telah menyebabkan penderitaan yang meluas di seluruh negara pulau itu.