Pemerintah Tahan Harga Pertalite Agar Tak Naik

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan pemerintah terus menahan agar harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite tidak naik di tengah tingginya harga minyak dunia dan harga komoditas energi lainnya.

“Yang namanya Pertalite ini, kita tahan-tahan betul agar tidak naik dan harganya tetap di angka Rp 7.650 (per liter),” kata Presiden Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional V Projo, di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (21/5/2022).

Presiden Jokowi membandingkan harga BBM di Indonesia dengan harga di negara-negara lain yang sudah meningkat karena tekanan harga komoditas energi di pasar global sebagai dampak eskalasi perang antara Rusia dan Ukraina.

Kenaikan harga BBM di negara lain, ujar Presiden, jauh melebihi harga BBM di Indonesia.

Pemerintah dapat mempertahankan harga BBM Pertalite saat ini dengan memberikan subsidi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Saya lihat misalnya di Jerman, bensin sudah Rp 31 ribu, sudah hampir dua kali lipat, di Singapura Rp 32 ribu, di Thailand Rp 20.800, (harga) ini kalau saya rupiahkan.

Di Amerika Rp 18 ribu kurang lebih.

Kita masih Rp 7.650 (Pertalite),” ujar Presiden Jokowi.

Namun Presiden juga mengingatkan bahwa ketahanan dan kesehatan fiskal di APBN juga harus diperhatikan.

Baca juga: Lagi, Penimbun BBM Subsidi Ditangkap, Polres Bener Meriah Amankan 2,9 Ton Solar & 1,4 Ton Pertalite

Baca juga: Semakin Nyata, Ini Tanda-tanda Harga Pertalite dan Solar Bakal Naik

Jangan sampai ketidakpastian ekonomi global membuat defisit APBN semakin meningkat.

“Subsidi dari APBN itu gede sekali.

Masalahnya adalah tahan kita sampai kapan ? kalau perangnya gak rampung-rampung,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden juga mengajak masyarakat untuk bersyukur karena harga Pertalite masih dapat ditahan di Rp 7.650 per liter.

Selain itu kegiatan ekonomi di Indonesia juga secara bertahap sudah dapat dibuka karena kondisi pandemi Covid-19 yang terkendali.

“Kalau pandemi di negara lain, di Eropa, di Amerika Serikat, 10 hari yang lalu waktu saya ke sana, masih kasus harian Covid-19 masih 78 ribu kasus.

Sekarang baru yang ramai di Tiongkok dan Korea Utara, negara lain masih proses mengatasi pandemi.

Sekali lagi ini yang harus kita syukuri,” kata Presiden Jokowi.

Defisit Rp 190 Triliun

Papakr Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat mengatakan, PT Pertamina (Persero) saat ini sedang berada dipersimpangan jalan.

Defisit tahun ini diprediksi mencapai Rp190 triliun.

Akan tetapi Menteri BUMN Erick Thohir hingga Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama dianggap menutupinya.

Berdasarkan data Achmad, defisit Pertamina tahun 2021 mencapai 109 triliun belum dibayarkan pemerintah.

Dengan begitu, tagihan Pertamina kepada pemerintah totalnya Rp 299 triliun sampai Desember 2022 nanti.

“Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang membuka kondisi arus kas Pertamina tanpa didampingi menteri BUMN Erick Thohir.

Sri Mulyani menjelaskan defisit pertamina mencapai 12,98 miliar dollar AS atau setara Rp 190,8 triliun pada akhir tahun ini karena terdampak kenaikan harga minyak mentah dunia,” katanya melalui keterangan pers, Sabtu (21/5/2022).

Di situ, Sri menjelaskan bahwa proyeksi ini didapat dari arus kas Pertamina yang sudah defisit Rp 35,86 triliun per Maret 2022.

Itu terjadi karena ketika harga minyak mentah dunia naik, Pertamina tidak langsung menaikkan harga BBM di dalam negeri.

Menurutnya, kondisi Pertamina sangat memprihatinkan.

Hal ini disebabkan Pertamina menanggung negative carry (selisih lebar antara harga jual eceran dan harga keekonomian BBM) dari tahun 2021.(antaranews.com/bisnis.com)

Baca juga: Pelat Nomor Kendaraan Dicatat saat Isi BBM Jenis Solar dan Pertalite, Ini Alasannya

Baca juga: Polisi Tangkap Penimbun Solar, 1,4 Ton Pertalite Ikut Diamankan