Ini Kriteria Pj Gubernur Aceh versi HUDA, Tu Sop: Pj Harus Jadikan Syariat Kekuatan dalam Membangun

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Tgk H Muhammad Yusuf A Wahab akrab dipanggil Tu Sop berharap, sosok Penjabat (Pj) Gubernur Aceh nanti orang yang mampu menjadikan syariat Islam sebagai kekuatan dalam pembangunan daerah.

“Syariat harus menjadi solusi atas berbagai persoalan yang sedang mendera Aceh, sehingga syariat Islam bukan saja sebagai alat hukuman tapi juga sebagai konsep pembinaan serta perbaikan sendi-sendi kehidupan seluruh masyarakat Aceh,” kata Tu Sop dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/5/2022). 

Kalangan ulama di Aceh menginginkan Pj Gubernur ke depan mampu melakukan terobosan-terobosan cerdas.

Baik secara regulasi maupun kegiatan pembangunan dengan menjadikan syariat Islam sebagai nilai-nilai dasar dalam pembangunan Aceh.

Di sisi lain, Pj Gubernur juga harus bisa menghubungkan nilai syariat Islam dalam semua sektor pembangunan dan menerapkan prinsip halal haram bukan pada makanan saja, tapi juga hadir pada isu infrastruktur, sosial, ekonomi dan pelayanan publik.

“Misalkan, praktik korupsi diharapkan tidak terjadi bukan saja karena takut ditangkap, tapi juga karena nilai perbuatannya haram yang pasti akan mendapatkan hukuman di akhirat kelak,” urainya.

Baca juga: Penetapan Pj Gubernur Peristiwa Birokrasi Bukan Peristiwa Politik, Sekjen DPR RI: Tak Perlu Kampanye

“Jika Tuhan saja mereka tidak takut maka tidak mungkin Pj Gubernur akan menjadi tauladan bagi masyarakat Aceh,” ujarnya.

Karena itu, Pimpinan Dayah Babussalam Al-Aziziyah Jeunieb, Bireuen ini mengingatkan Presiden Jokowi agar menunjuk Pj Gubernur Aceh yang bisa menjaga kepentingan Aceh.  

“Jakarta harus ikhlas menentukan Pj berdasarkan kepentingan Aceh secara khusus dan Indonesia secara umum, bukan karena kepentingan elit apalagi kelompok tertentu,” tegasnya.

Selain itu, figur Pj Gubernur nantinya haruslah orang yang memiliki integritas dan berani melakukan manuver untuk kepentingan rakyat.

Di samping itu juga sosok yang amanah dalam mengelola anggaran Aceh.

Jangan sampai anggaran untuk prioritas masyarakat tersebut banyak yang menjadil Silpa atau justru tidak cukup karena lebih mementing belanja daerah yang kurang manfaatnya.

Baca juga: VIDEO Wawancara Ekslusif dengan Sekjen DPR RI Indra Iskandar, Isu Gorden dan Penetapan PJ Gubernur

Jika ini terjadi maka tujuan negara untuk menurunkan angka kemiskinan di Aceh tentu akan mengalami hambatan.

“Jadi sosok Pj tidak cukup dengan modal “meuturi get” (dikenal baik) hanya karena popularitasnya, tapi harus “get meuturi” (benar-benar dikenal) baik secara watak, prilaku, integritas, dan berpihak atas kepentingan Aceh,” sebut Tu Sop mengenai kriteria Pj yang diinginkan.

Tu Sop berharap, Pj Gubernur yang mampu memikul tugasnya dengan baik selama 2,5 tahun menjabat.

Bila perlu, Pj Gubernur harus melibatkan Majelis Permusyawatan Ulama (MPU) Aceh dalam setiap penentuan kebijakan.

Selam ini, MPU hanya berperan sebagai lembaga yang memproduksi rekomendasi saja tanpa punya kekuatan untuk mengevaluasi pemerintah sejauh mana saran/rekomendasi MPU teriplementasikan dalam Pemerintahan Aceh.

Terakhir, HUDA Aceh menyampaikan siap berkolaborasi dan sinergi dengan siapapun yang ditunjuk sebagai Pj Gubernur Aceh.

Baca juga: VIDEO Dr Safrizal, Mantan Lurah di Lhokseumawe Masuk dalam ‘Bursa’ Kandidat Pj Gubernur Aceh

“Selama dalam koridor kepentingan Aceh sebagai daerah khusus sekaligus istimewa yang bersendikan syariat Islam,” demikian Tu Sop.(*)