Ekspor CPO Kembali Dibuka, Pemerintah Diminta Perbaiki Distribusi Migor

JAKARTA - Mulai Senin (23/5/2022), pemerintah kembali membuka ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.

Seiring dengan itu, pemerintah juga berupaya agar ketersediaan minyak goreng (migor) curah dalam negeri terpenuhi dengan harga terjangkau.

Anggota Komisi VI DPR Amin Ak mengatakan, pencabutan larangan ekspor CPO harus dibarengi dengan perbaikan signifikan terutama dari sisi distribusi dan mekanisme pengendalian harga.

Ia mengusulkan tiga strategi untuk perbaikan sistem distribusi dan pengendalian harga.

Amin mendesak pemerintah membenahi distribusi minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro.

Menurutnya, persoalan utama krisis minyak goreng, khususnya untuk dua kelompok masyarakat tersebut adalah persoalan distribusi bukan produksi.

“Persoalan distribusi inilah yang menyebabkan distorsi harga dan penyelewengan alokasi kepada kelompok yang tidak berhak,” ujar Amin saat dihubungi, Senin (23/5/2022).

Kemudian, menyepakati model bisnis dan mekanisme distribusi minyak goreng dengan produsen besar dalam konteks tanggung jawab sosial (social responsibility) untuk sama-sama menjamin ketersediaan minyak goreng untuk kedua kelompok tersebut dengan harga terjangkau.

Baca juga: Pencabutan Larangan Ekspor CPO belum Beri Efek, Harga TBS Sawit di Nagan Raya Masih Rp 1.600/Kg

Baca juga: Larangan Ekspor CPO Dicabut, Segini Harga TBS Sawit Dibeli PMKS di Nagan Raya

Sesuai kebijakan pemerintah, harganya ditetapkan Rp 14.000 per liter.

Merujuk data Kementerian Perdagangan, kebutuhan minyak goreng curah, dalam kondisi normal adalah sekitar 200 juta liter per bulan.

“Katakan misalnya kebutuhan CPO untuk pemenuhan minyak goreng curah itu 10 persen dari total produksi nasional.

Produsen penuhi kebutuhan minyak goreng seharga Rp 14 ribu per liter ini, sisanya 90 persen dari produksi nasional, silahkan diserahkan ke mekanisme pasar.

Ini bisa menjadi win-win solution,” ujar Amin.

Dia juga mendorong BUMN Pangan baik Bulog maupun ID Food, untuk memperbesar perannya baik dalam mekanisme distribusi dan pengendalian pasokan.

Hal itu penting untuk menjadikan BUMN sebagai kekuatan penyeimbang sekaligus representasi negara dalam memenuhi hajat hidup masyarakat.

“Saat ini posisi BUMN Pangan, dalam konteks bisnis minyak sawit porsinya masih sangat kecil, sekitar 4 persen di sisi hulu dan 5 persen saja di sisi hilir.

Dalam jangka panjang, sulit mereka menjadi penyeimbang pasar minyak goreng di dalam negeri,” kata Amin.

Dikatakan, BUMN harusnya bisa menjalin kemitraan dengan petani sawit dimana produksi sawit rakyat saat ini mencapai 41 persen dari produksi CPO nasional.

BUMN dapat menjadi penyelamat petani sawit ketika harga sawit rakyat anjlok.

Dia menilai, petani saat ini lebih nyaman bermitra dengan swasta dan menjual produksi mereka ke swasta.

“Artinya BUMN sendiri harus membenahi pola kerja sama agar petani mau berkongsi,” ucap Amin.

Diungkapkan, secara nasional gabungan BUMN Pangan saat ini sedikitnya memiliki 85 titik distribusi minyak goreng.

Instrumen yang tidak bisa disaingi pihak swasta, sehingga menjadi keunggulan kompetitif BUMN Pangan.

“Yang diperlukan saat ini adalah mekanisme pengendalian distribusi agar tidak terjadi distorsi harga maupun mis-alokasi agar minyak goreng murah tidak dinikmati oleh yang tidak berhak,” pungkas Amin.

2,7 Juta Liter Sudah Didistribusikan

Perum Bulog mengklaim telah menyalurkan 2,7 liter minyak goreng curah dengan harga murah di seluruh wilayah Indonesia.

Namun penyaluran tersebut tidak termasuk program minyak goreng curah bersubsidi yang diselenggarakan pemerintah.

“Terkait penugasan minyak goreng curah dari pemerintah kami masih menunggu regulasi dan mekanisme yang akan digunakan, tapi saat ini Bulog sudah mendistribusikan minyak goreng ke seluruh wilayah dengan skema B2B,” kata Sekretaris Perum Bulog, Awaludin Iqbal, Senin (23/5/2022).

Dijelaskan, Bulog berkomitmen terus mencoba mendistribusikan minyak goreng hingga ke seluruh wilayah Indonesia sambil menanti putusan pemerintah terkait penugasan distribusi minyak goreng.

Prinsipnya, Bulog akan siap dan konsisten menjalankan tugas dari pemerintah terkait dengan distribusi minyak goreng jika seluruh mekanisme dan regulasinya telah siap.

“Sambil menunggu payung hukum dari pemerintah, kami kita tetap mendistribusikan minyak goreng sampai 2,7 juta liter, apalagi nanti jika segalanya sudah siap mulai dari mekanisme sampai regulasi maka pendistribusian minyak goreng subsidi mulai dimasifkan,” tegas Awaludin.(kontan.co.id)

Baca juga: Pembukaan Keran Ekspor CPO Disertai Pengawasan Ketat

Baca juga: Ekspor CPO Kembali Dibuka, Apkasindo Aceh Ingatkan PMKS tidak Ambil Untung Sepihak