Harga Kelapa Sawit Belum Terdongkrak

JAKARTA - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) melaporkan secara umum hingga Jumat (27/5/2022) harga tandan buah segar (TBS) belum terdongkrak naik.

Lebih tepatnya masih jauh dari harga normal yang ditetapkan dinas perkebunan (Disbun) di setiap provinsi penghasil kelapa sawit.

“Secara umum per hari ini harga TBS masih belum move on, masih jauh dari normal atau sesuai Disbun,” ungkap Ketua Umum Apkasindo, Gulat Manurung, Jumat (27/5/2022).

Data dari Apkasindo menunjukkan bahwa seluruh wilayah penghasil kelapa sawit tidak ada yang membeli TBS sesuai dengan harga Disbun.

Per 26 Mei 2022 harga TBS baik di petani swadaya dan mitra sama-sama naik meski hanya sedikit, yakni masing-masing Rp 85 per kilogram dan Rp 377 per kilogram.

Mengambil contoh provinsi dengan disparitas tertinggi yakni Kalimantan Selatan dengan harga penetapan Disbun di Mei 2022 yaitu sebesar Rp 3.692 per kilogram.

Per 26 Mei 2022 harga TBS di wilayah tersebut hanya Rp 2.075 per kilogram di tingkat petani swadaya dan Rp 2.450 per kilogram di plasma.

Baca juga: Luhut Lapor ke Jokowi: Ada Perusahaan Sawit Kuasai 500 Ribu Hektare, tapi Kantornya di Luar Negeri

Baca juga: Selain Harimau Sumatera, Kawanan Gajah Liar Juga Masuk Kebun Warga dan Gasak Ratusan Batang Sawit

Sementara itu, hanya harga TBS di Sulawesi Barat yang sesuai dengan penetapan Disbun, baik untuk petani swadaya maupun plasma, yakni Rp1.600 per kilogram.

Sulawesi Barat juga menjadi provinsi dengan harga TBS yang paling murah bila dibandingkan dengan 21 provinsi lainnya.

Gulat Manurung mengatakan di tengah masa menunggu keluarnya kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) pihaknya was-was akan harga TBS di tingkat petani.

Petani berharap dengan kembalinya kebijakan DMO dan DPO seharusnya pungutan ekspor (PE) dapat kembali ke harga normal.

“Sekarang kan kembali ke DMO dan DPO, berarti PE harus dikembalikan ke harga normal.

Tapi kalau PE tetap, tidak diturunkan, tentu ini adalah sangat menekan harga TBS kami petani.

Entahlah, ini kan masih menunggu petunjuk teknis,” ujar Gulat.

Sederhananya, petani sawit hanya meminta agar harga TBS dapat sesuai dengan yang ditetapkan Disbun, entah bagaimanapun aturan yang akan diterapkan nantinya.

Jangan Hanya Wacana

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendukung rencana Menteri Koodinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang akan melakukan audit terhadap perusahaan sawit di Indonesia.

Audit amat dibutuhkan untuk membenahi carut-marut tata kelola industri sawit nasional.

Namun SPKS meminta agar rencana itu tak sekadar wacana.

Sekretaris Jenderal SPKS, Mansuetus Darto, mengatakan langkah audit tersebut sangat diperlukan dan diharapkan menjangkau seluruh permasalahan yang ada.

Audit juga menjadi bentuk keseriusan pemerintah untuk memperbaiki industri sawit dari hulu ke hilir.

Namun, SPKS memiliki sejumlah saran agar audit yang dilakukan memberikan hasil optimal.

Darto mengatakan, pembenahan tata kelola industri sawit agar tidak berhenti pada persoalan legalitas seperti perizinan, hak guna usaha (HGU) lahan dan kerja sama petani plasma.

Industri sawit nasional juga menjadi perhatian dunia internasional terhadap keberlanjutan terutama pada aspek lingkungan yang menyangkut masalah deforestasi dan kebakaran lahan dan hutan.

"Ini yang masih absen dilakukan.

Pembenahan system perkebunan kelapa sawit harus datang dari komitmen pemerintah sendiri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/5/2022). (bisnis.com/republika.co.id)

Baca juga: Dulmusrid Terima Audensi Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat, Ini yang Dibahas

Baca juga: Harga TBS Sawit di Aceh Singkil Masih Stagnan, Tingkat Petani Hanya Dihargai Rp 1.450 Per Kilogram