Luhut Lapor ke Jokowi: Ada Perusahaan Sawit Kuasai 500 Ribu Hektare, tapi Kantornya di Luar Negeri

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku telah diminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng di Jawa dan Bali.

Namun, kata Luhut, bukan hanya minyak goreng saja yang ia urusi. Melainkan juga audit terhadap perusahaan minyak kelapa sawit.

Menurut Luhut, audit tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan sawit tersebut membangun kantor pusatnya di Indonesia.

"Begitu Presiden minta saya manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng. Tidak," kata Luhut dikutip dari Antara pada Kamis (26/5/2022).

"Saya langsung ke hulunya. Anda sudah baca di media, semua kelapa sawit itu harus kita audit."

Selain itu, Luhut menjelaskan, audit dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi bisnis sawit meliputi luasan kebun dan produksinya.

"Saya lapor Presiden, 'Pak, headquater-nya (kantor pusat, Red) harus semua pindah ke sini'," ucap Luhut kepada Jokowi.

Luhut mengungkapkan alasan perusahaan kelapa sawit wajib membangun kantor pusat di Indonesia.

Menurut dia, agar perusahaan tersebut bisa membayar pajak.

Luhut menekankan hal itu, karena menurutnya masih banyak perusahaan sawit yang berkantor pusat di luar negeri, sehingga menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan dari pajak.

"Bayangkan dia punya 300-500 ribu (hektare), headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri," ujar Luhut.

"Not gonna happen. You have to move your headquarter to Indonesia. (Tidak boleh. Kamu harus pindahkan kantor pusatmu ke Indonesia)."

Lebih lanjut, Luhut pun menanggapi banyaknya cibiran soal peran dan tugas barunya yang mengurus masalah minyak goreng tersebut.

Menurut Luhut, persoalan minyak goreng bukan sekadar siapa yang menanganinya.