Breaking News:

Berita Banda Aceh

BPKP Kawal Sejumlah Isu Strategis di Aceh, Indra Khaira Jaya : Hanya 8 PDAM yang Sehat

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2020 dan 2021 berhasil berkontribusi pada keuangan negara

Editor: bakri
For Serambinews.com
Perwakilan BPKP Aceh menyelenggarakan workshop penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Se-Aceh di Aula Lantai 3 Perwakilan BPKP Aceh 

BANDA ACEH - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP) pada tahun 2020 dan 2021 berhasil berkontribusi pada keuangan negara sebesar Rp 61,60 triliun dan Rp 54,32 triliun.

Kontribusi tersebut melalui penghematan pengeluaran keuangan negara, penyelamatan keuangan negara, serta optimalisasi keuangan negara.

“Sampai dengan triwulan I tahun 2022, BPKP juga telah berkontribusi ke keuangan negara sebesar Rp 23,78 triliun,” ungkap Kepala Perwakilan BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya, saat memberi sambutan pada HUT BPKP ke-39 Selasa (31/5/2022), sebagaimana rilis yang diterima Serambi.

Terkhusus BPKP Aceh, pada triwulan II tahun 2021 telah berkontribusi untuk terus mengawal berbagai isu strategis di wilayah Aceh, di antaranya: pertama, pengawasan atas pengamanan aset negara/daerah, BPKP Aceh telah melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sebanyak 15 penugasan dan audit investigasi sebanyak 3 penugasan, yang keduanya memiliki potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 51,44 miliar.

Selain itu, BPKP juga melakukan pengawasan pelaksanaan proyek multiyears contract, pengawasan pengelolaan baitul mal, dan probity audit di beberapa pemerintah daerah.

Kedua, yakni pengawasan atas Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), audit penyesuaian harga atas pekerjaan penggantian jembatan Krueng Teunom (MYC) Kabupaten Aceh Jaya dengan melakukan koreksi sebesar 4,15 persen dari pengajuan penyesuaian harga.

“Hal lain yang menjadi pengawasan BPKP Aceh terkait dengan penanganan limbah bahan berbahaya (B3) medis dari Covid-19, dimana ditemui incinerator dan shelter senilai Rp 11,234 miliar di UPTD Balai Penanganan Sampah Regional Blang Bintang tidak dimanfaatkan/berfungsi dan perlu mendapatkan perhatian para pihak terkait,” sebut Indra.

Berikutnya yang ketiga, yaitu pengawasan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

BPKP Aceh juga telah mengaudit program vaksinasi yang perlu terus dioptimalkan.

Baca juga: BPKP Aceh: Audit PPKN Atas APBG Sedang Berproses Kasus 49 Keuchik di Pidie

Baca juga: BPKP Diminta Publikasi Audit Kasus 49 Keuchik

Sedangkan untuk pemberian insentif tenaga kesehatan di wilayah Aceh juga dinilai masih rendah, di angka 6,81 persen.

“Selain itu, BPKP Aceh melakukan verifikasi tagihan pengadaan bibit jahe tahun anggaran 2020 dan penyaluran kredit PEN di beberapa kabupaten di Aceh,” terangnya.

Kepala BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya, menambahkan, kontribusi berikutnya, yang keempat, pihaknya juga melakukan evaluasi perencanaan dan penanggaran APBD, tren realisasi PAD, pengawasan PBJ pada pemerintah daerah di wilayah Aceh, pengawas dana transfer, dan penyaluran dana desa dengan memberikan rekomendasi perbaikan sebagai alternatif solusi bagi stakeholder.

“Kelima, BPKP Aceh melakukan pengawasan tata kelola instansi pemerintah, melakukan penilaian baseline SPIP terintegrasi, kapabilitas APIP, bimbingan teknis penerapan SPIP pada instansi vertikal, peningkatan kompetensi SDM APIP dan profiling risiko fraud di lingkungan pemerintah daerah agar terhindar dari fraud,” ujarnya.

Indra menambahkan, kontribusi keenam adalah pengawasan akuntabilitas kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu tata kelola Badan Usaha (BUMD, BLU/BLUD dan BU Jasa Air).

Menurut hasil pengawasan BPKP Aceh, hanya 8 dari 20 PDAM yang dinyatakan sehat.

BPKP Aceh juga melakukan pengawasan atas program hibah air minum perkotaan pada beberapa kabupaten sample, review dokumen pembangunan Gedung KPO PT Bank Aceh Syariah, penyusunan HPS, assessment GCG di PT PIM dan PTPN,” imbuhnya.

Ketujuh, pengawasan atas pembangunan infrastruktur meliputi pembangunan infrastruktur jalan tol, proyek bendungan dan irigasi, pembangunan PLTA Peusangan, sertifikasi lahan, Pengawasan DOISP II, rehabilitasi dan peningkatan jalan GOR- Sebatang Kabupaten Aceh Singkil, program penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat, jaringan gas dan pengawasan program KOTAKU. (una)

Baca juga: BPKP Aceh Serahkan Hasil Penyusunan Kebijakan Akuntansi Baitul Mal

Baca juga: Haji Uma Kunker ke BPKP Aceh, Bahas Penyaluran BLT Dana Desa

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved