Berita Politik
Pj Kepala Daerah Mundur Usai Dilantik, DPR Sorot Wibawa Pemerintah
Anggota Komisi Fraksi Partai Demokrat DPR Anwar Hafid mengungkapkan ada penjabat (Pj) kepala daerah yang langsung mengundurkan diri
lihat foto
Hal ini, kata Anwar, perlu disampaikan kepada Presiden agar jelas dan tidak menimbulkan kegaduhan.
"Ini sebetulnya hanya disampaikan supaya clear ini lurus biar tidak jadi gaduh ini negeri, yang sekarang apalagi kita ingin bapak presiden ini mengakhiri masa jabatannya dengan soft landing," kata Anwar.
Pada kesempatan yang sama, Pratikno enggan menjawab pernyataan Anwar.
Pratikno mempersilakan Komisi II menyampaikan hal itu kepada Kemendagri.
"Mohon maaf, yang jawab Pak Mendagri saja, karena juga ada di Komisi ini," ujar Pratikno.
Tito Siap Evaluasi
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berencana mengevaluasi penunjukan penjabat (pj.
) kepala daerah usah menuai banyak kritik dari publik khususnya pengamat politik.
Evaluasi akan dilakukan bersama sejumlah kementerian/lembaga dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
"Ya, itu lagi dibicarakan nanti di Kantor Menko Polhukam," kata Tito saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (2/6/2022).
Tito tak berkomentar banyak mengenai sejumlah kritik yang mewarnai penunjukan pj.kepala daerah.
Dia pun enggan menanggapi tentang penunjukan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda Sulteng) Brigjen TNI Andi Chandra As'adudin sebagai Pj.Bupati Seram Bagian Barat.
"Nanti kita bicarakan, nanti," ucap Tito seraya meninggalkan lokasi.
Pemerintah telah memulai penunjukan pj.kepala daerah untuk mengisi kekosongan kepala daerah jelang Pilkada Serentak 2024.
Kebijakan telah dimulai sejak pelantikan lima penjabat gubernur dan 43 penjabat bupati/wali kota awal Mei 2022.
