Breaking News:

Berita Aceh Utara

DPRK Minta Bupati Aceh Utara Tak Izinkan Kepala SKPK Keluar Daerah, Ini Sebabnya 

DPRK Aceh Utara meminta Bupati Aceh Utara, H Muhammad Thaib tidak memberi izin kepada Kepala SKPK dinas keluar daerah.

Penulis: Jafaruddin | Editor: Saifullah
Foto Dok DPRK Aceh Utara
Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali, SE memimpin rapat paripurna di Gedung DPRK Aceh Utara, kawasan Landing, Kecamatan Lhoksukon, Selasa (14/6/2022). 

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara 

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – DPRK Aceh Utara meminta Bupati Aceh Utara, H Muhammad Thaib tidak memberi izin kepada Kepala Satuan Kerja  Perangkat Kabupaten ( SKPK) di Aceh Utara melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. 

Permintaan itu disampaikan Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali, SE saat memimpin rapat paripurna di Gedung DPRK Aceh Utara, kawasan Landing, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara. 

Agenda rapat paripurna tersebut penyampaian Rancangan Qanun tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun 2021. 

Dalam rapat tersebut, Bupati Aceh Utara menyerahkan buku Rancangan Qanun kepada DPRK Aceh Utara yang diterima Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali, SE, didampingi Wakil Ketua I, Hendra Yuliansyah SSos.

“Buku yang sudah diserahkah Bupati akan dilakukan penelitian dan pembahasan oleh komisi-komisi dengan SKPK,” ujar Ketua DPRK Aceh Utara

Hasil pembahasan tersebut, urainya, akan dirumuskan sebagai laporan gabungan komisi untuk disampaikan pada rapat paripurna. 

Baca juga: DPRK Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Periode 2017-2022

“Untuk itu, kami harapkan kepada Bupati Aceh Utara tidak memberi izin SKPK, terutama kepala untuk keluar daerah atau menunda keluar daerah selama tujuh hari mulai 14-20 Juni 2022,” ujar Arafat. 

Hal ini, lanjut politisi Partai Aceh itu, untuk kelancaran dan ketepatan waktu sesuai yang dijadwalkan panitia musyawarah kepada anggota dewan.

Sementara itu, Bupati Aceh Utara, H Muhammad Thaib menyampaikan antara lain, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan (SiLPA) tahun 2021, mencapai Rp 156,2 miliar. 

“Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan kepada DPRK Aceh Utara memuat laporan keuangan yang sudah diaudit BPK RI,” ujar Cek Mad—sapaan akrab Bupati Aceh Utara.(*) 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved