Sri Lanka Beri Pekerja Publik Kerja Empat Hari Sepekan, Selebihnya Menjadi Petani

SERAMBINEWS.COM, KOLOMBO - Sri Lanka mulai Selasa (14/6/2022) menyetujui empat hari kerja seminggu bagi pekerja sektor publik untuk membantu mereka mengatasi kekurangan bahan bakar kronis.

Tetapi, mereka harus menjadi petani dengan menanam berbagai jenis tanaman, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.

Sri Lanka sedang berjuang mengatais krisis keuangan terburuk dalam beberapa dasawarsa.

Dilansir AFP, Selasa (14/6/2022), negara kepulauan, yang mempekerjakan sekitar satu juta orang di sektor publiknya, telah dilanda kekurangan devisa yang parah.

Membuatnya harus berjuang untuk membayar impor bahan bakar, makanan, dan obat-obatan yang kritis.

Banyak dari 22 juta penduduk negara itu harus mengantri di pompa bensin selama berjam-jam.

Selain, mengalami pemadaman listrik yang lama selama berbulan-bulan.

Baca juga: Biaya Haji di Sri Lanka Sangat Mahal, Harus Gunakan Uang Asing, Ini Jumlahnya

Kabinet Sri Lanka pada Senin (13/6/2022) malam menyetujui proposal bagi pekerja sektor publik untuk diberikan cuti setiap Jumat selama tiga bulan ke depan.

"Tampaknya tepat untuk memberikan cuti satu hari kerja kepada pejabat pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan pertanian di halaman belakang rumah mereka atau tempat lain," kata pemerintah.

Itu menjadi solusi untuk mengatask nkekurangan pangan yang parah.

PBB pekan lalu memperingatkan krisis kemanusiaan yang menjulang dan berencana untuk menyediakan $47 juta untuk membantu lebih dari satu juta orang yang rentan.

Depresiasi mata uang, kenaikan harga komoditas global dan kebijakan yang sekarang dibalik untuk melarang pupuk kimia mendorong inflasi makanan menjadi 57 persen di April 2022.

Baca juga: Masuk Liburan Hari Raya Waisak, Sri Lanka Cabut Jam Malam Nasional

Pemerintah sedang dalam pembicaraan untuk paket bailout dengan Dana Moneter Internasional dan delegasi diharapkan di Kolombo pada 20 Juni 2022.

Amerika Serikat juga siap membantu,

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan setelah panggilan telepon dengan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe pada Senin (13/6/2022).