Sofyan Jalil: Antara “Jok Lam Uteun” dan “Kunci Inggreh”

Oleh: Ahmad Humam Hamid*)

DUA hari yang lalu, kebiasaan presiden Jokowi untuk reshufle kabinet kambuh lagi.

Tidak jelas alasannya, apakah karena kinerja menteri yang jelek, ataukah ada kepentingan politik lain, ataupun dua-duanya.

Terhadap kinerja yang jelek, publik semua sudah mafhum.

Bukankah Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, telah membuat negeri ini “aib besar” di mata publik internasional karena harga minyak makan yang “super mahal” di negara produsen nomor minyak makan nomor satu dunia?.

Tidak hanya aib yang dipertontonkan Lutfi.

Ia bahkan telah mempermalukan pemerintah Jokowi dengan membocorkan “rahasia negara”.

Yang dimaksud adalah betapa kartel minyak goreng nasional telah menjadi “monster” yang membuat pemerintah tak berdaya, sehingga berbagai aturan pemerintah tentang harga minyak goreng domestik dianggap sepi oleh para oligarkhi itu.

Berbeda dengan Lutfi, Sofyan Jalil punya cerita yang berbeda.

Sofyan justru menutup aib pemerintah.

Untuk pertama sekali dalam sejarah Republik, terjadi realisasi pasal 33 UUD 45 kolosal, terutama tentang komitemen negara menyerahkan sebagian “bumi”-tanah untuk kepentingan rakyat banyak secara resmi.

Apa yang dikerjakan Sofyan yang paling fundamental adalah menerbitkan puluhan juta sertifikat tanah rakyat.

Ketika Jokowi menjadi Presiden, jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan pemerintah selama 60 tahun semenjak merdeka adalah 46 juta sertifikat.

Di tangan Sofyan Jalil, hanya dalam tempo 6 tahun ia berhasil menaikkan angka itu menjadi 80,6 juta sertifikat tanah hak milik.

Ini adalah sebuah capaian Pemerintah Jokowi terhadap rakyat kecil, terutama di pedesaan yang sangat monumental.