Pj Kepala Daerah Dievaluasi Setiap 3 Bulan

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengatakan, Kemendagri akan mengevaluasi kinerja penjabat (Pj) kepala daerah secara rutin.

Maka itu Tito meminta para pj kepala daerah bekerja maksimal.

”Makanya kita minta mereka menjabat sesuai aturan, satu tahun bisa diganti, bisa juga diperpanjang nanti.

Dan dilakukan evaluasi tiga bulan," kata Tito dalam rapat koordinasi penjabat kepala daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (16/6/2022) Tito mengatakan, para Pj kepala daerah harus memanfaatkan dengan baik kepercayaan yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Para Pj kepala daerah harus bisa menjadi panutan.

"Ini harus dimanfaatkan mereka, momentum untuk mereka berprestasi juga untuk pengembangan karier, dan itu menjadi role model supaya mereka juga bisa menjadi lebih baik," ucapnya.

Tito menerangkan bahwa mekanisme penunjukan Pj kepala daerah ini tidak mengeluarkan biaya politik sebagaimana saat pilkada.

Maka ia berharap tak ada Pj yang terjerat kasus tindak pidana korupsi karena hasrat memperkaya diri.

“Dengan tidak adanya biaya politik kita sangat berharap betul rekan dan kita doakan tidak ada yang terkena tindak pidana korupsi,” kata Tito.

Baca juga: Kemendagri Minta DPRA Usul Calon Pj Gubernur Aceh, Pon Yaya: Yang Bek Geukirem Peunyaket

Baca juga: Rekomendasi Raker DPP ISAD Aceh: Pj Gubernur Aceh Harus Pro Syariat Islam

Mantan Kapolri ini melanjutkan, mekanisme tersebut juga akan jadi ajang pertarungan sekaligus tes tentang sistem demokrasi di lingkup daerah dalam hal mencari mana yang baik antara mekanisme ditunjuk, dipilih DPRD, atau mekanisme pemilihan langsung.

“Ini juga menjadi pertarungan dan tes tentang sistem demokrasi kita terutama di daerah, mekanisme kepala daerah mana yang baik.

Yang langsung, dipilih DPRD atau mekanisme ditunjuk,” ungkapnya.

Adapun Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan para Pj kepala daerah untuk berpegang pada visi dan misi Presiden Jokwi sebagai pijakan kebijakan yang diambil.

“Pijakan saudara untuk saat ini adalah visi dan misi presiden tahun 2024,” kata Mahfud.

Visi misi tersebut meliputi terwujudnya Indonesia maju yang beedaulat, mandiri dan berlandaskan gotong royong.