Bireuen Hapus Sanksi dan Denda PBB, Cukup Bayar 50 Persen Untuk Pajak Tahun Berjalan

Laporan Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN – Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bireuen mengeluarkan kebijakan baru untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).

Pemkab Bireuen yang berupaya meningkatkan pendapatan dari PBB, menghapus denda PBB untuk tahun-tahun sebelumnya.

Seperti diketahui, sejumlah kabupaten/kota di Aceh menerapkan pajak progresif untuk PBB, yakni sejak puluhan tahun lalu bersama denda sampai tahun berjalan.

Tetapi, Pemkab Bireuen menghapus denda yang telah berjalan puluhan tahun, sehingga tentunya akan meringankan masyarakat dalam membayar PBB.

Kebijakan Relaksasi PBB-P2 dari Pemkab Bireuen, berupa diskon 50 persen untuk PBB tahun berjalan.

Sedangkan denda bagi wajib pajak dihapus, sehingga cukup pokok yang dibayarkan.

Baca juga: Terjaring Razia, Puluhan Warga Lhokseumawe Bayar Pajak di Lokasi

Kepala BPKD Bireuen, Zamri SE melalui Kabid Pendapatan, Musliadi SE kepada Serambinews.com, Rabu (22/6/2022) mengatakan kebijakan itu telqah dituangkan dalam peraturan bupati.

Peraturan Bupati Bireuen No 26/2022 tentang pemberian pengurangan pokok tunggakan PBB-P2 dan Penghapusan Sanksi administrasi PBB-P2 ditandatangani oleh Bupati Bireuen Dr. Muzakkar A.Gani SH MSi pada Selasa (7/6/2022).

Zamri menyampaikan hal itu di sela-sela sosialisasi diskon dan penghapusan denda dengan perangkat
desa di aula Kantor Camat Kota Juang, Bireuen.

Disebutkan, kebijakan tersebut untuk membantu masyarakat wajib pajak dan pemulihan ekonomi nasional pasca Pandemi Covid-19.

Sekaligus, merespon keluhan masyarakat yang keberatan melunasi tunggakan PBB-P2.

Sebagaimana diketahui katanya, jumlah tunggakan PBB-P2 sejak belasan tahun lalu hingga 31 Desember 2021 mencapai Rp. 21.549.336.316 (Rp 21 miliar lebih).

Baca juga: Pengendara Mengeluh Terjaring Razia Gegara Pelat Mati: Padahal Saya Rutin Bayar Pajak Setiap Tahun

Bupati Bireuen mengharapkan dengan kebijakan itu, maka dapat mengurangi tunggakan wajib pajak.

Selain itu, menjadi bagian dari proses validasi data dan pemutakhiran Nomor Objek Pajak (NOP) PBB.

Dikatakan, data objek PBB-P2 sekarang merupakan data pelimpahan dari Kantor Pajak Pratama pada 2014.

Dalam peraturan bupati, katanya telah diatur kriteria dan tata cara pengurangan pokok tunggakan PBB-P2 dan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2.

Kriteria Wajib Pajak yang mendapatkan keringanan yakni bersedia melunasi seluruh tunggakan PBB-P2 dari tahun pajak sebelumnya sampai tahun 2022.

Pembayaran tunggakan PBB-P2 tersebut dilakukan mulai 1 Juli sampai 15 Desember 2022.

Kemudian, pengurangan pokok tunggakan PBB-P2 diberikan terhadap tunggakan PBB-P2 sampai tahun 2014, berupa pemotongan 50 persen dari total pokok tunggakan.

Baca juga: Kanwil DJP Aceh Ajak Wajib Pajak Manfaatkan Program PPS

Selanjutnya, pokok tunggakan PBB-P2 tahun 2015 sampai dengan 2021 tetap dibayar normal dan dilakukan penagihan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Musliadi menjelaskan penghapusan sanksi administrasi adalah denda atas tunggakan PBB-P2 sampai dengan tahun pajak 2014 sebesar 100 persen.

Khususnya, terhadap biaya administrasi PBB-P2 tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 tetap harus dibayar normal.

Musliadi mengharapkan masyarakat atau wajib pajak PBB-P2 yang ingin memanfaatkan program ini dapat mengajukan permohonan tertulis.

Dimana, ditujukan kepada Bupati Bireuen c/q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan melampirkan sejumlah persyaratan.

Mulai dari fotocopy KTP, SPPT PBB tahun 2022, dokumen kepemilikan objek PBB, foto lokasi objek PBB, daftar tunggakan PBB-P2 dan surat kuasa apabila dikuasakan.

Baca juga: Realisasi Pajak Ruko di Kota Sigli Minim, Ini Alasan Warga Enggan Membayar

Permohonan dan kelengkapan persyaratan dapat disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke loket Layanan PAD pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah setiap jam kerja.

“Untuk informasi dan cek jumlah tunggakan dapat melalui https://cekpbbbireuenkab.go.id,” ujar Musliadi. (*)