PMI Aceh Bekukan Pengurus PMI Banda Aceh, Dianggap Tiba-Tiba dan tidak Logis

"Tapi tiba-tiba keluar surat pembekuan dari PMI Aceh, tanpa lebih dulu mengevaluasi sejauh mana penyelesaian kisruh internal di kami," tambahnya.

Laporan Sara Masroni | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua PMI Provinsi Aceh membekukan seluruh kepengurusan PMI Kota Banda Aceh pada Senin, (27/6/2022).

Pembekuan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan PMI Provinsi Aceh nomor 026/KEP/PMI/VI/2022 tentang Pembekuan Pengurus PMI Kota Banda Aceh dan Penunjukan Pelaksana Tugas PMI Kota Banda Aceh Tahun 2022.

SK pembekuan diserahkan kepada Ketua PMI Kota Banda Aceh, Dedi Sumardi Nurdin dalam rapat konsolidasi yang dipimpin Ketua PMI Provinsi Aceh, Murdani Yusuf di Aula PMI Kota Banda Aceh.

Dalam SK tersebut, Sekretaris PMI Provinsi Aceh Edwar M Nur ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Tugas PMI Kota Banda Aceh.

Ketua Bidang Diklat dan Infokom PMI Kota Banda Aceh Khairul Halim terkejut, dengan keluarnya SK pembekuan dari PMI Provinsi Aceh.

SK tersebut keluar secara tiba-tiba, tanpa adanya evaluasi kepengurusan secara komprehensif serta tidak memberikan ruang kepada kepengurusan untuk menyelesaikan masalah internal lebih dulu.

Halim mengatakan, memang ada beberapa oknum pengurus PMI Kota Banda Aceh yang membuat masalah dengan menyebarkan isu jual darah ke Tangerang, sehingga mencoreng nama baik dan citra PMI.

Baca juga: PMI Banda Aceh Dibekukan, Dedi Sumardi akan Layangkan Surat Keberatan ke Pusat: Kami Minta PK

Keputusan oknum pengurus itu dilakukan, tanpa koordinasi dengan ketua dan pengurus PMI Kota Banda Aceh lainnya.

Terkait hal ini, PMI Provinsi Aceh hanya sekali memanggil dan meminta klarifikasi semua pengurus PMI Kota Banda Aceh, sebelum mengambil keputusan pembekuan seluruh pengurus.

"Padahal kami pengurus dan dewan kehormatan sudah dua kali rapat untuk selesaikan masalah internal kepengurusan, dan evaluasi masih akan berlanjut," kata Halim melalui keterangan tertulis kepada Serambi.

"Tapi tiba-tiba keluar surat pembekuan dari PMI Aceh, tanpa lebih dulu mengevaluasi sejauh mana penyelesaian kisruh internal di kami," tambahnya.

Menurutnya, keputusan tersebut sangat tendensius dan sangat terburu-buru.

Seakan-akan PMI Provinsi Aceh memang sedari awal ingin membekukan pengurus PMI Kota Banda Aceh.

Ia juga mempertanyakan, pelanggaran apa yang sudah dilakukan pengurus PMI Kota Banda Aceh sehingga dibekukan.

"Kalau memang kami melanggar aturan, harusnya ada surat teguran resmi dari PMI Aceh," ujar Halim.

"Tapi kami tidak pernah terima surat teguran secara resmi dari PMI Aceh," tambahnya.

Serta yang lebih aneh, lanjut Halim, PMI Provinsi Aceh hanya sekali memanggil semua pengurus PMI Kota Banda Aceh.

Di hari itu juga PMI Provinsi Aceh membuat keputusan, untuk mengusulkan ke PMI Pusat agar kepengurusan PMI Kota Banda Aceh dibekukan.

Selain itu, kata Halim, hanya beberapa oknum pengurus PMI Kota Banda Aceh yang membuat masalah dengan menyebarkan disinformasi ke publik.

Akan tetapi, keputusan PMI Aceh menyamaratakan semua pengurus.

Ia berharap PMI Provinsi Aceh bisa lebih baik dalam mengambil keputusan, sehingga tidak merugikan organisasi. (*)

Baca juga: Tenang! Aktivitas Donor Darah Tetap Normal Meski PMI Kota Banda Aceh Dibekukan, Begini Penjelasannya