Gaji Ke-13 ASN Segera Cair, Apakah CPNS Juga Dapat? Ini Rincian Besaran Gaji ke-13

Ada dua kategori yang tidak berhak atas gaji ke-13 sebagaimana tercantum dalam pasal 5 PP Nomor 16 Tahun 2022.

Berikut PNS, TNI dan Polri yang tidak dapat gaji ke-13:

• 
  PNS, TNI dan Polri yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain
• PNS, TNI dan Polri yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran dan Komponen Gaji Ke-13

Acuan pencairan gaji ke-13 tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.

Baca juga: Ada Opsi Jalur Afirmasi Untuk Honorer Masa Kerja 3 Tahun Ikuti Seleksi PNS atau PPPK

Dalam beleid itu, abdi negara yang akan menerima THR dan gaji ke-13 antara lain PNS, CPNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara lainnya hingga pensiunan.

Ada sejumlah komponen yang akan masuk dalam gaji ke-13 tahun 2022. Bersadarkan komponen inilah bisa diketahui perkiraan besaran gaji ke-13 yang akan diterima.

Apa saja yang masuk komponen gaji ke-13 tahun 2022?

Untuk PNS, besaran pencairan gaji ke-13 terdiri dari 1 kali gaji pokok plus tunjangan kinerja 50 persen dan beberapa tunjangan melekat.

Bagi pegawai yang masih berstatus CPNS akan menerima gaji ke-13 sebesar 80 persen dari gaji pokok PNS, plus tunjangan kinerja atau tukin sebesar 50 persen.

Berikut rinciannya:

1. Gaji ke-13 dari APBN untuk PNS, PPPK, TNI, Polri, Pejabat Negara, dan non-pegawai ASN yang bertugas pada lembaga penyiaran

• gaji pokok
• tunjangan keluarga
• tunjangan pangan
• tunjangan jabatan atau tunjangan umum
• dan 50 persen tunjangan kinerja sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

2. Gaji ke-13 yang bersumber dari APBD bagi PNS dan PPPK

• gaji pokok
• tunjangan keluarga
• tunjangan pangan
• tunjangan jabatan atau tunjangan umum
• dan tambahan penghasilan paling banyak 50 persen bagi instansi pemerintah daerah.