Breaking News:

Berita Politik

Aceh Masih Termiskin di Sumatera dan Keenam di Indonesia, Banggar DPRA Sorot Kinerja Pemerintah Aceh

"Artinya, dalam setahun terakhir, rakyat miskin bertambah 36.260 orang," kata dr Purnama dalam rapat paripurna membacakan pendapat Banggar.

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Saifullah
Serambi Indonesia
Jubir Banggar DPRA, dr Purnama Setia Budi membacakan pendapat Banggar terhadap Raqan Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2021, di Gedung DPRA, Kamis (30/6/2022). 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ( DPRA) menyorot kinerja Pemerintah Aceh dalam penanganan kemiskinan Aceh yang hingga saat ini masih tinggi, bahkan peringkat pertama di Pulau Sumatera dan peringkat Ke-6 se-Indonesia.

Juru Bicara (Jubir) Banggar DPRA, dr Purnama Setia Budi mengungkapkan, bahwa data jumlah penduduk miskin pada tahun 2020, sebanyak 814 ribu orang.

Sementara pada Desember 2021, naik menjadi sebanyak 850.260 orang.

"Artinya, dalam setahun terakhir, rakyat miskin bertambah 36.260 orang," kata dr Purnama dalam rapat paripurna membacakan pendapat Banggar terhadap Raqan Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2021, di Gedung Utama DPRA, Kamis (30/6/2022).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRA, Saiful Bahri alias Pon Yaya didampingi dua Wakil Ketua, Dalimi dan Hendra Budian itu, turut dihadir Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, MT.

Purnama menjelaskan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2017-2022, pada tahun 2021 direncanakan target penurunan kemiskinan pada angka 12,43 % .

Baca juga: Gubernur Ajak Bupati/Wali Kota Usul 30 % DOKA untuk Penanggulangan Kemiskinan & Pemberdayaan Ekonomi

Namun yang terjadi justru angka kemiskinan Aceh meningkat menjadi 15,53 % .

"Hal ini menunjukkan angka kemiskinan di Aceh tidak mampu mencapai target yang selisih sebesar 3,10 % ," ungkap politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2021, menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Aceh justru semakin bertambah menjadi 850.260 orang.

"Sekalipun secara persentase mengalami kenaikan, kondisi tersebut hanya mampu menempatkan Aceh pada posisi pertama termiskin se-Sumatera," ucapnya.

Bila dikaji secara mendalam bahwasanya Aceh mendapatkan dana Otsus sejak tahun 2008 sampai dengan 2021, sekitar Rp 88 triliun.

Dana pembangunan yang digelontorkan ke Aceh, sambung dr Purnama, salah satunya bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan kemiskinan di Aceh.

Baca juga: Banggar DPRA Tanggapi Nota Keuangan RAPBA 2022,Tuntut Pergantian Kepala Biro Pengadaan Barang & Jasa

Selain diperuntukkan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekononi rakyat, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan.

"Sayangnya, Aceh sekarang masih berpredikat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera dan menjadi nomor 6 di Indonesia," sebut dia lagi.

Fakta ini, menurut Jubir Banggar DPRA, jelas sangat memalukan Aceh sebagai provinsi dengan sumber daya anggaran yang begitu besar dan capaian buruk ini tentu tidak bisa dibiarkan.

"Ribuan lembar kertas berisi keterangan dan penjelasan anggaran yg dijabarkan sedemikian rupa rapinya, ternyata tidak menyentuh kebutuhan fundamental rakyat Aceh," tutupnya.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved