Breaking News:

Kepulauan Banyak

Anggota Dewan Desak Lahan Masyarakat di Kepulauan Banyak Dikeluarkan dari TWA

Sebab banyak investor yang enggan masuk. Kemudian pengusaha yang sudah masuk kesulitan urus izin.  Pemkab Aceh Singkil..

Penulis: Dede Rosadi | Editor: Eddy Fitriadi
Serambinews.com
Pintu gerbang masuk Pulau Balai, ibu kota Kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil, Minggu (3/7/2022). Anggota Dewan Desak Lahan Masyarakat di Kepulauan Banyak Dikeluarkan dari TWA. 

Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Masyarakat Kepulauan Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, mendesak Pemerintah Pusat, keluarkan wilayahnya dari kawasan Taman Wisata Alam ( TWA). 

Sebab banyak investor yang enggan masuk. Kemudian pengusaha yang sudah masuk kesulitan urus izin.  Pemkab Aceh Singkil, juga dirugikan sebab tidak mendapatkan retribusi dari keberadaan investor di lokasi TWA

"Penguasaan lahan perkebunan oleh masyarakat di Kepulauan Banyak, lebih duluan dibanding penetapan kawasan TWA Kepulauan Banyak," kata Taufik Anggota DPRK Aceh Singkil, asal Kepulauan Banyak, Kamis (28/7/2022).

Bahkan lahan masyarakat yang masuk dalam TWA, sudah ada bukti surat kepemilikan baik fisik maupun administrasi sejak zaman Hindia Belanda.

Taufik meminta Pemkab Aceh Singkil, segera hadir dalam memastikan pelepasan TWA Kepulauan Banyak melalui mekanisme pelepasan tanah objek reforma agraria. 

Permintaan pelepasan lahan masyarakat dari kawasan TWA di Kepulauan Banyak, telah disuarakan berulang kali. 

Pada November 2021 lalu warga Kepulauan Banyak ramai-ramai mendatangi Kantor Bupati Aceh Singkil. Mereka meminta wilayahnya dikeluarkan dari TWA

Kala itu masyarakat Kepulauan Banyak, menyatakan siap bergotong royong kumpulkan duit agar wilayahnya bisa keluar dari TWA. Pernyataan masyarakat tersebut menanggapi informasi bahwa wilayah Kepulauan Banyak sudah masuk dalam peta indikatif Revisi V sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5050.

Namun peta tersebut tidak kunjung ditindaklanjuti agar menjadi hutan areal penggunaan lain, lantaran terkendala anggaran. 

Ketika mendatangi kantor bupati Aceh Singkil, Koordinator Masyarakat Kepulauan Banyak, Jafriadi mengatakan, penetapan TWA Kepulauan Banyak merupakan keputusan sepihak dengan mengabaikan hak masyarakat.

Kemudian dilakukan tanpa melalui proses konsultasi dan uji publik serta meminta persetujuan masyarakat.

"Untuk itu, segera bebaskan lahan masyarakat dari status TWA dan melegalisasi hak masyarakat," tuntut Jafriadi.

Menurut Jafriadi, masyarakat siap mendukung program Pemerintah dan pihak manapun yang ingin berinvestasi dalam sektor pariwisata di Kepulauan Banyak. "Tapi setelah dibebaskan dari TWA," tegas Jafriadi. 

Dalam kesempatan itu terungkap bahwa penetapan Kepulauan Banyak menjadi TWA dilakukan pada tahun 1996. Sementara masyarakat memiliki alas hak, ada yang sejak jaman Kesultanan Aceh. Malah ada yang sudah bersertifikat.

Menanggapi kedatangan warga Kepulauan Banyak, yang berasal dari Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat, Pemkab Aceh Singkil, menyatakan segera membentuk tim untuk menemui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) guna mendesak agar Kepulauan Banyak masuk dalam Program Tora.

Akan tetapi hingga melewati pertengahan tahun 2022, rencana pembentukan tim yang akan menemui Menteri LHK, tak kunjung terealisasi.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved