Mardani Maming Bantah Kabur: Saya Ziarah Wali Songo

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming mengaku tak pernah kabur atau menghilang ketika tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Beberapa hari saya tidak ada, bukan saya hilang, tapi saya ziarah, ziarah wali songo," ucap Maming, saat hendak menuju mobil tahanan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022) malam.

Politikus PDIP itu menyatakan, pada Senin (25/7/2022) lalu, dirinya sudah mengirim surat bahwa dirinya akan hadir hari ini.

Pengacaranya, juga diklaim sudah menelepon penyidik untuk mengabarkan rencana kedatangannya tersebut.

Mardani Maming, menunggu putusan praperadilan yang diketok hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Rabu (27/7/2022).

Namun, pada Selasa (26/7/2022), KPK memasukkan namanya dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Setelah (ziarah) itu, saya balik tanggal 28, sesuai janji saya, dan saya hadir," kata Bendahara Umum nonaktif PBNU itu.

KPK menahan Maming selama 20 hari pertama, mulai hari ini, hingga 16 Agustus mendatang, di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur.

Ia dijadikan tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Maming diproses hukum oleh KPK lantaran diduga telah menerima uang Rp104 miliar terkait penerbitan IUP di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dalam rentang waktu 2014-2020.

Maming diketahui merupakan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu dua periode, dari 2010 hingga 2018.

Ia disangkakan Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Baca juga: KPK Resmi Tahan Mardani Maming Tersangka Kasus Suap Izin Tambang

Mardani Maming Tersangka Tunggal KPK, Penyuapnya Meninggal Dunia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Ia dijadikan sebagai tersangka penerima suap dalam perkara dimaksud.

Dalam proses suap-menyuap, seharusnya ada pihak yang dijerat sebagai tersangka pemberi suap.

Namun, KPK hanya menjadikan Mardani Maming sebagai tersangka tunggal.

Hal itu lantaran, penyuap Mardani Maming telah meninggal dunia.

"Dalam paparan ekspose itu ternyata pemberinya Henry Soetio selaku pengendali PT PCN (Prolindo Cipta Nusantara) sudah meninggal, jadi pemberinya sudah meninggal," ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022) malam.

Alex, sapaan Alexander, menyebut bahwa Henry merupakan pemberi suap ke Maming dalam kasus ini.

Akan tetapi, Henry bebas dari proses hukum karena sudah meninggal dunia.

Kendati tanpa menetapkan tersangka penerima suap, KPK percaya diri kasus ini bisa ditangani.

Lembaga antirasuah itu mengklaim memiliki banyak bukti dalam menangani kasus tersebut.

"Dan perkara ini sebetulnya ada irisan dengan perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung menyangkut kepala dinas pertambangan dan energi," kata Alex.

Maming diproses hukum oleh KPK lantaran diduga telah menerima uang Rp104 miliar terkait penerbitan IUP di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dalam rentang waktu 2014-2020.

Maming diketahui merupakan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu dua periode, dari 2010 hingga 2018.

Ia disangkakan Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK menahan Maming selama 20 hari pertama, mulai hari ini, hingga 16 Agustus mendatang, di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. (*)

Baca juga: Tim Dokter Arab Saudi Berhasil Pisahkan Kembar Siam Asal Yaman

Baca juga: Dikukuh sebagai Ketua Apkasindo Perjuangan Pidie, Isa Alima Siap Perjuangkan Aspirasi Petani Sawit

Baca juga: Kemenkes RI Harapkan Dukungan Semua Pihak di Aceh agar Cakupan Imunisasi Anak-anak Meningkat

Tribunnews.com: Mardani Maming Bantah Kabur: Bukan Saya Hilang, Tapi Saya Ziarah Wali Songo