Breaking News:

Berita Aceh Jaya

Mutasi Eselon II Aceh Jaya Diduga Maladministrasi, Begini Tanggapan Pj Bupati

Selain menyalahi administrasi, mutasi yang dilakukan 3 hari sebelum pergantian Bupati Aceh Jaya itu diduga sarat kepentingan dan ada unsur politik.

Penulis: Riski Bintang | Editor: Taufik Hidayat
Serambi Indonesia
Pj Bupati Aceh Jaya, Dr Nurdin, SSos, MSi menganggapi positif kritikan Wakil Ketua DPRK Aceh Jaya, Teuku Asrizal. 

Laporan Riski Bintang | Aceh Jaya 

SERAMBINEWS.COM, CALANG - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya menyurati pemerintah kabupaten setempat terkait dugaan mutasi yang menyalahi aturan.

Hal itu disampaikan melalui surat rekomendasi DPRK Aceh Jaya nomor 170/320.b/2022 tentang rekomendasi DPRK yang ditujukan kepada Pj Bupati kabupaten setempat.

Menanggapi hal tersebut, Pj Bupati Aceh Jaya Dr Nurdin yang dihubungi Serambinews.com, Kamis (28/7/2022) menyebutkan jika dirinya akan mengikuti aturan yang diterapkan untuk ASN.

"Akan mengikuti ketentuan dalam ASN," jelasnya menjawab pertanyaan terkait mutasi Pemkab Aceh Jaya dan rekomendasi DPRK masalah Mutasi.

Ditanya terkait sejauh mana informasi yang diperoleh dirinya terkait indikasi Maladministrasi dalam mutasi tgl 15 lalu dan informasi yang disampaikan BKPSDM, Dr Nurdin memilih tidak memberikan jawaban.

Sebagai informasi, bebera waktu lalu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) diminta untuk membatalkan SK mutasi sejumlah kepala dinas di Kabupaten Aceh Jaya yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Permintaan itu didasari, mutasi sejumlah pegawai eselon II, III, dan IV itu disinyalir tidak mendapatkan rekomendasi dari KASN.

Berdasarkan keterangan yang diberikan kepada Serambinews.com, Kamis (21/7/2022) ada pelanggaran administrasi yang terjadi dalam pelaksanaan mutasi itu.

Tidak hanya melanggar administrasi, mutasi yang dilakukan tiga hari sebelum pergantian Bupati Aceh Jaya diduga sarat akan unsur kepentingan dan politik.

"Sebagai masyarakat Aceh Jaya sangat menyayangkan mutasi terakhir SKPK esolon II di Aceh Jaya," ungkap Nasri tokoh muda Aceh Jaya.

"Ada indikasi pelanggaran administrasi, dimana pelantikan tidak mengantongi rekomendasi dari KASN, hanya berpedoman pada surat permohonan rekomendasi KASN," tambahnya.

Selain itu, dirinya juga berharap agar keputusan mutasi tersebut agar dapat ditinjau ulang, dan jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran maka diharapkan mutasi tersebut dibatalkan secara hukum.

Selain itu, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya menggelar rapat bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kabupaten setempat.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved