Pembangunan Bendungan Tiro Dicoret Pemerintah Pusat, Ini Dampak Bagi Petani di Pidie

Laporan Muhammad Nazar | Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Pemerintah Pusat mencoret pembangunan Proyek Strategi Nasional (PSN) Bendungan Tiro, Pidie.

Proyek raksasa itu dihapuskan Pemerintah Pusat dengan dalih, bahwa PSN itu tidak rampung dikerjakan saat masa berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Penghapusan PSN akan dituangkan dalam Peraturan Menko Perekonomian (Permenko) Nomor 9 tahun 2022, yang diterbitkan nantinya. 

"Petani melapor pada kami sangat kecewa dengan dicoretnya Bendungan Tiro. Sebab, ribuan hektare sawah tidak cukup air," kata Ketua Komisi II DPRK Pidie, Fauzi Jamil, menjawab Serambinews.com, Kamis (28/7/2022).

Ia menjelaskan, dampak gagalnya dibangun Bendungan Tiro, menyebabkan petani yang menggarap sawah di Kecamatan Tiro, Mutiara Timur, Glumpang Tiga, Glumpang Baro dan Kembang Tanjong akan terus susah mencari air saat musim kemarau.

Juga sebagian areal sawah di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya akan bernasib sama terkendala air . 

Padahal, kata politikus Partai NasDem itu, petani di enam kecamatan sempat gembira ketika Pemerintah Pusat membangun Bendungan Tiro dan Rukoh yang masuk dalam PSN.

Sebab, hadirnya Bendungan Tiro untuk petani di enam kecamatan akan memudahkan petani memperoleh air untuk tanaman padi dua tahun sekali. 

"Jika benar Bendungan Tiro dihapus, maka petani akan kelimpungan mendapatkan air. Sekarang ini saja petani susah memperoleh air," jelasnya.

Untuk itu, kata Keuchik Fauzi, Pemerintah Pusat hendaknya mengevaluasi mencoret Bendungan Tiro. Artinya Pemerintah Pusat harus membatalkan mencoret Bendungan Tiro.

Menurutnya, ika alasan warga menolak dipindah dari lokasi Bendungan Tiro, hanya beberapa warga saja yang terjadi pada masa Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah. 

Tapi, seiring dengan perjalanan waktu warga telah setuju direlokasikan ke tempat lain. Pemerintah akan membangun rumah, memberikan lahan baru dan modal usaha untuk memulai hidup baru.

"Hanya saja, kita menyayangkan Pemerintah Aceh dan Pemkab Pidie tidak pernah melakukan pendekatan secara kontinyu dengan warga. Rugi Pidie jika PSN gagal dibangun di Tiro," jelasnya.

Ia menambahkan, jika saat ini Pemerintah Pusat membangun Bendungan Rukoh di Kecamatan Titeu, belum bisa menjamin ketersediaan air untuk petani di enam kecamatan.

Sebab, debit air di bendungan itu kecil sehingga sekarang harus dibangun saluran pengarah dari Tiro. "Saya kira Bendungan Rukoh tidak penting karena debit air kecil, yang perlu dibangun Bendungan Tiro karena sumber air melimpah," pungkasnya.(*)

Baca juga: Pemerintah Coret Bendungan Tiro dari Daftar Proyek Strategis Nasional, Ini Alasannya