Penggunaan Komponen Dalam Negeri di BPMA Meningkat

BANDA ACEH - Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) terus mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Wilayah Kerja Aceh dalam meningkatkan target Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Penggunaan itu untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa di Industri hulu minyak dan gas bumi.

Pada 2022, BPMA optimis TKDN hulu migas bisa mencapai 60 persen.

Kepala Divisi Pengelolaan Aset dan Rantai Suplai, Dody Artanto menyebutkan, capaian komitmen TKDN gabungan barang dan jasa pada kegiatan hulu migas di wilayah kewenangan BPMA per semester 1 telah mencapai sebesar 57 persen.

Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 50 persen berdasarkan Work Program & Budget (WP&B) dan procurement list tahun 2022 dari seluruh KKKS Wilayah Kerja Aceh.

“Nilai pengadaan barang dan jasa terhadap seluruh KKKS Wilayah Kerja Aceh per Semester 1 tahun 2022 mencapai 15,2 juta dollar AS, dengan nilai TKDN gabungan barang dan jasa sebesar 8,66 juta dollar AS atau setara dengan Rp 126 miliar.

Capaian TKDN ini didapat dari kontribusi besar terhadap nilai pengadaan jasa,” ujar Dody.

Baca juga: VIDEO Disdik Aceh dan BPMA Teken Mou, Wujudkan Jurusan Migas di SMK

Baca juga: Jurusan Migas Masuk SMK, BPMA dan Disdik Teken MoU

Untuk meningkatkan capaian tersebut hingga Desember 2022, BPMA terus melakukan pengawasan terhadap kinerja KKKS.

Salah satunya dengan mewajibkan penggunaan produk barang dan jasa dalam negeri dengan mengacu kepada Daftar Apresiasi Produk Dalam Negeri (APDN) migas dan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri (DIBJPDN) dari Kementerian Perindustrian serta mengutamakan perusahaan dalam negeri.

Dody juga menambahkan, target TKDN pada 2022 ini, menjadi tantangan besar mengingat kegiatan aktivitas salah satu KKKS di Wilayah Kerja Aceh sedang dalam tahap eksplorasi, dengan nilai pengadaan dan teknologi yang tinggi.

BPMA optimis, pencapaian TKDN pada tahun ini akan tercapai.

Hal itu dengan dorongan KKKS untuk terus berkomitmen melakukan proses rantai suplai sesuai dengan prinsip dasar dan etika pengelolaan rantai suplai yang efektif, efisien dan transparan serta mendukung tumbuh nya kemampuan barang/jasa dalam negeri dan peningkatan kapasitas nasional. (mun)

Baca juga: BPMA-Repsol Andaman Mulai Pengeboran Laut Dalam di Perairan Aceh

Baca juga: BPMA Cek Kesiapan Logistik Pelabuhan Jelang Pengeboran Laut Dalam Rencong IX