Melesat, Meleset (Konklusi Diskusi Pendidikan Aceh)

Diskusi telah bias, melenceng dari sumbunya.

Menurut saya, Dr Samsuardi terlalu bersemangat dengan menyebut rentang waktu 15 tahun. Selain terkesan bombastis, artikel itu tentu saja saja dengan sendirinya memancing permasalahan baru.

Makanya, dalam hal ini, saya sependapat Syariful Azhar dan Abdul Hamid (dua pejabat Disdik Aceh) dalam tulisan mereka di media online.

Bahwa, pengelola pendidikan tidak ansih Disdik Aceh yang notabene hanya mengurus SMA, SMK, dan SLB. Juga ada persoalan input, output, dan outcame seperti kata dua birokrat ini.

Tapi, mereka juga tidak seluruhnya benar. Bahwa pengelolaan pendidikan jenjang TK, SD, dan SMP berada di bawah manajemen administrasi kabupaten/kota, itu betul.

Tapi, jangan lupa. Sistem yang dijadikan pedoman penyelenggaraan pendidikan tetap mengacu pada sumber yang sama, yaitu kurikulum nasional. Itu gagasan untuk membantah bahwa permasalahan pendidikan tidak bisa dilihat secara parsial.

Bahwa gedung sekolah, urusan kenaikan pangkat guru, pelatihan, dan urusan administrasi penyelenggaraan SD dan SMP itu merupakan kewenangan kabupaten/kota, itu benar sekali.

Tapi, perencanaan pendidikan dan seluruh sistemnya tetap berada dalam sebuah skema besar yang disebut sistem pendidikan nasional. Kesanalah semua mengacu.

Jadi, tidak bisa dengan seenaknya menarik garis demarkasi dengan mempermasalahkan input pendidikan di jenjang SMA/SMK yang dihasilkan oleh proses pada jenjang sebelumnya. Ini juga sesat pikir.

Pernyataan yang berpotensi membuat tersinggung pihak lain.

Jangan lupa juga. Setiap tahun Disdik Aceh membuat rapat koordinasi (rakor) dengan kabupaten/kota. Tentu saja rakor itu bukan acara ngumpul-ngumpul untuk merokok atau sekedar ngaso di hotel.

Mestinya, forum itu sudah membahas seluruh kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan, termasuk dugaan redahnya kualitas input tadi, pasti sudah dibahas di dalam rakor.

Dulu, sekitar tahun 2012 hingga 2015, seingat saya, Disdik Aceh juga memfasilitasi penyelenggaraan KKG (forum untuk guru SD membahas permasalahan pembelajaran) di seluruh Aceh.

Ini membuktikan, bahwa pernah ada juga “tangan” Disdik Aceh dalam mengurus “input” tadi. Tidak tahu sekarang, apakah dikotomi yang ada juga telah menghapus kerja baik tersebut.

Yang saya tangkap, sekarang, petinggi Disdik tidak siap menerima kritik. Seperti lupa, bahwa pekerjaan yang mereka lakukan adalah mendidik anak-anak masyarakat.