Mendesak, Kehadiran Museum Perdamaian dan Trauma Center di Aceh

BANDA ACEH - Kehadiran museum perdamaian dan trauma center dinilai sebagai hal yang mendesak di Aceh.

Pemerintah Aceh bersama DPRA diharapkan bisa merealisasikan secepatnya sebagai bagian dari memorabilia (peristiwa yang patut dikenang), di samping tersedianya pusat layanan bagi korban konflik Aceh yang memerlukan trauma healing berjangka panjang.

Wacana tentang perlunya dibangun museum perdamaian dan pusat penanganan trauma tersebut mengemuka dalam talkshow yang diprakarsai Flower Aceh bersama Infid di Studio Radio Serambi FM, Selasa (16/8/2022) sore.

Talkshow tersebut digelar dalam rangka Refleksi 17 Tahun Perdamaian Aceh dengan tema Menyembuhkan Luka Korban Konflik.

Flower dan Infid selaku penyelenggara mengundang tiga narasumber dalam talkshow ini, yakni Riswati MSi (Direktur Eksekutif Flower Aceh), Sharli Maidelina SPd (Ketua Pokja Perempuan/Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh), dan Feri Malik Kusuma MH (aktivis hak asasi manusia/HAM).

Talkshow satu jam itu dipandu Wartawan Harian Serambi Indonesia, Yarmen Dinamika.

Dalam talkshow itu hanya Sharli Maidelina yang hadir langsung ke studio, sedangkan dua narasumber lainnya join via zoom karena sedang berada di Jakarta.

Tiga narasumber yang mengisi talkshow radio tersebut sepakat bahwa kehadiran museum perdamaian dan trauma center merupakan hal yang mendesak bagi Aceh.

“Perdamaian Aceh sudah 17 tahun, tapi belum ada museumnya.

Padahal, perdamaian Aceh itu sesuatu yang sangat patut dikenang dan menjadi inspirasi bagi dunia.

Baca juga: Peringatan 17 Tahun Damai Aceh, Mantan Kombatan GAM Layak Diberikan Penghargaan

Baca juga: 17 Tahun Damai Aceh, Sekjen PB HMMI Nilai Mantan Kombatan GAM Layak Dapat Penghargaan 

Saya berharap Wali Nanggroe dan Pemerintah Aceh bersama DPRA bisa merealisasikan museum perdamaian itu secepatnya,” kata Sharli.

Menurut Sharli, di dalam museum perdamaian itu nantinya harus ada trauma center yang menjalankan mandat untuk menangani para korban konflik yang mengalami trauma psikis.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), kata Sharli, malah sudah mendata korban konflik di 14 dari 23 kabupaten/kota di Aceh.

Dari pendataan itu terhimpun 5.195 data korban yang patut diduga berkualifikasi sebagai pelanggaran HAM.

“Data tersebut sudah kami serahkan ke DPRA dengan rekomendasi bahwa para korban memerlukan reparasi mendesak,” kata Sharli.