Breaking News:

Rektor Unila Ditangkap KPK

Rektor Unila Ditangkap KPK, Akademisi: Jalur Mandiri Mending Dihapus Saja

Rektor Universitas Lampung atau Unila, Prof Karomani ditangkap KPK terkait dugaan suap. Akademisi berpendapat jalur mandiri lebih baik dihapus saja

Penulis: Sara Masroni | Editor: Muhammad Hadi
DOK UNILA & KOMPAS.COM/Syakirun Ni'am
Rektor Universitas Lampung atau Unila, Prof Karomani ditangkap KPK terkait dugaan kasus suap penerimaan mahasiswa jalur mandiri di kampus tersebut. Akademisi ini berpendapat jalur mandiri lebih baik dihapuskan saja. 

SERAMBINEWS.COM - Rektor Universitas Lampung atau Unila, Prof Karomani ditangkap KPK terkait dugaan kasus suap penerimaan mahasiswa jalur mandiri di kampus tersebut.

Ia terkena operasi tangkap tangan ( OTT) KPK di di Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/8/2022) sekitar pukul 21.00 WIB bersama tujuh orang lainnya termasuk di Lampung dan Bali.

Mereka yang terjaring OTT KPK yakni Wakil Rektor I, Ketua Senat, Kabiro Perencanaan dan Humas, Dekan Fakultas Teknik dan dosen kampus Unila serta pihak swasta.

Baca juga: KPK Tetapkan Rektor Universitas Lampung Karomani Tersangka Suap Penerimaaan Mahasiswa Baru

Suap yang diterima diduga mencapai Rp 4,4 miliar. Uang tersebut sudah dialihkan dalam bentuk tabungan, deposito, emas batangan dan uang tunai.

Rektor Unila diduga mematok tarif Rp 100 juta - Rp 350 juta untuk meluluskan calon mahasiswa baru tahun 2022 yang mengikuti seleksi jalur mandiri di kampusnya.

"KRM (Rektor Unila), diduga aktif untuk terlibat langsung dalam menentukan kelulusan para peserta Simanila (jalur mandiri)," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat konferensi pers di Gedung KPK Jakarta sebagaimana dilihat Serambinews.com dari tayangan Kompas TV, Minggu (21/8/2022).

Baca juga: Geledah Perusahaan Mardani Maming, KPK Amankan Sejumlah Dokumen

Rektor memerintahkan HY selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan BS selaku Kabiro Perencanaan dan Humas.

Orang nomor satu di kampus tersebut juga melibatkan MB selaku Ketua Senat untuk menyeleksi secara personal.

Pihaknya menyeleksi secara personal terkait kesanggupan orang tua mahasiswa.

Apabila ingin dinyatakan lulus, maka dapat dibantu persyaratan menyerahkan sejumlah uang, selain uang resmi yang ditentukan oleh pihak universitas.

Baca juga: Besok, Surya Darmadi Jalani Pemeriksaan KPK di Gedung Kejagung Terkait Korupsi 78 T

"Bervariasi, berkisar antara Rp 100 juta sampai Rp 350 juta untuk setiap orang tua peserta seleksi yang ingin diluluskan," kata Ghufron.

KPK menyangka Rektor Unila itu dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Baca juga: KPK & PPATK Bergerak atas Kasus Brigadir J, Nasib Istri Ferdy Sambo Ditentukan Jumat

"Modus suap penerimaan mahasiswa baru ini tentu mencoreng dan juga mengironikan kita semua,” ungkap Wakil Ketua KPK itu.

“Karena suap ini terjadi di dunia pendidikan (tempat) di mana kita berharap mampu mencetak ilmu pengetahuan dan kader-kader bangsa yang memberantas dan mencegah korupsi ke depan," tambah Ghufron.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved