Bimtek Ke Luar Daerah Kuras Dana Desa, Haji Uma akan Usulkan Agenda Rapat Kerja dengan Kementerian

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komite IV DPD RI asal Aceh, H Sudirman atau Haji Uma turut memberi perhatian serius terhadap masalah Bimbingan teknis (Bimtek) aparatur desa di luar daerah yang saat ini sedang menjadi sorotan di Aceh.

Dalam keterangannya, Haji Uma mengaku menerima sejumlah laporan masyarakat dan LSM terkait Bimtek aparatur desa yang pelaksanaannya di di luar daerah dan secara akumulatif menguras dana desa dalam jumlah besar.

“Saya menerima banyak laporan masyarakat dan LSM terkait hal ini. Tentu kita miris hal ini terjadi berulang tiap tahun.

Padahal kegiatan bimtek di luar daerah sangat tidak efisien secara anggaran dan cenderung hanya menguras dana desa yang mestinya dimanfaatkan maksimal untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa”, ujar Haji Uma, Senin (22/8/2022).

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa, Jaksa Perpanjangan Penahanan Tiga Mantan Aparatur Desa di Nagan Raya

Menurut Haji Uma, sebenarnya pelaksanaan bimtek tidak ada masalah karena telah diatur secara regulasi.

Bahkan menjadi kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola desa.

Namun, ketika bimtek cenderung dimanfaatkan sebagai motif untuk menguras dana desa, ini tentu menjadi masalah dalam pengelolaan dana desa.

Haji Uma menambahkan bahwa bimtek seyogianya dapat dilaksanakan di tingkat kecamatan atau kabupaten/kota dengan mengundang trainer sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

Karena outputnya tidak dipengaruhi lokasi kegiatan dan jauh lebih efisien secara anggaran. Sehingga penggunaan dana desa tidak untuk bimtek sesuai kebutuhan.

Baca juga: Sempat Dideportasi tak Miliki Visa, Haji Uma Jamin Ortu Mahasiswi Palestina Jenguk Anaknya di Aceh

“Seyogianya bimtek dapat dilakukan di kecamatan atau kabupaten/kota dengan mengundang trainer sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

Ini jauh lebih efisien secara anggaran dari pada bimtek di luar daerah dengan mengundang aparatur desa. Banyangkan, jika satu desa mengeluarkan 50 juta untuk bimtek di luar daerah, dengan 6.516 desa di Aceh maka akan menguras dana desa sebesar Rp 325.800.000.000,” kata Haji Uma.

Oleh sebab itu, Haji Uma meminta peran pemerintah daerah dan institusi penegak hukum untuk mencegah dan memproteksi penggunaan dana desa untuk bimtek secara tidak efektif dan efisien sehingga dana desa tidak terkuras serta dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: Kejari Aceh Utara Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa Rp 442 Juta di Lapas Lhoksukon

Haji Uma juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan mengusulkan kepada pimpinan Komite IV DPD RI untuk menjadwalkan agenda rapat kerja dengan kementerian terkait serta BPKP guna membahas masalah pengelolaan dana desa, khususnya terkait pelaksanaan bimtek aparatur diluar daerah.

“Dalam upaya menindaklanjuti masalah bimtek aparatur desa saat ini, dalam waktu dekat kita akan mengusulkan jadwal agenda rapat kerja dengan kementerian terkait dan BPKP untuk membahas tata kelola dana desa, khususnya menyangkut pelaksanaan bimtek aparatur diluar daerah”, tutup Haji Uma.(*)

Baca juga: Haji Uma Kembali Terpilih Sebagai Pimpinan PURT DPD RI